by

Warga Raknamo Minta DPD Perjuangkan Nasib Mereka

Oelamasi,  Terasntt.com – Warga Desa Raknamo Kecamatan Amabi Oefeto Kabupaten Kupang meminta Komisioner Dewan Perwakilan Daerah (DPD) memperjuangkan nasib mereka saat Bendungan Raknamo mulai difungsikan.

Permintaan ini saat dialog antara tokoh masyarakat Raknamo dengan anggota DPD dari Komisi I, Abraham Paul Liyanto dan Asri Anas di Bendungan Raknamo, Selasa (6/1/2017).

“Pengelolaan Raknamo butuh kejelasan sehingga mimpi warga Raknamo bisa terwujud. Apakah anak-anak kami bisa direkrut menjadi karyawan atau tidak. Kami harap kehadiran bendungan bisa buat anak-anak kami bisa dapat kerja,” kata salah seorang tokoh masyarakat Raknamo, Marthen Dira.

Selain meminta DPD memperjuangkan anak-anak mereka agar bisa bekerja di Bendungan Raknamo, Marthen juga meminta agar DPD dapat membantu mereka sehingga dapat menikmati air dari Bendungan Raknamo untuk dikonsumsi dan dialiri ke areal persawahan mereka.

“Kami menanti realisasi air minum karena jangan sampai kami yang serahkan lahan  harus beli air lagi untuk minum dan alirkan ke sawah,” katanya.

Marthen mengungkapkan, beberapa hari belakangan ini terjadi insiden perkelahian disekitar Bendungan Raknamo. Tapi hal itu bukan dilakukan oleh warga Raknami tapi oleh pengunjung yang datang. Karena itu dirinya mengusulkan agar DPD dapat memperjuangkan anggaran untuk pembangunan Pos Polisi (Pospol) disekitar Bendungan tersebut.

Menurutnya, Bupati Ayub Titu Eki pernah berjanji kepada pemilik lahan Bendungan Raknamo bahwa jika Bendungan itu telah difungsikan pemilik lahan akan mendapat 5 persen dari pemasukan parkiran yang ada disekitar Bendungan.

Selain Marthen Dira, warga Raknamo lainnya Matheos meminta DPD dapat memperjuangkan tanah bagi warga baru (warga ex Timor-Timur). Pasalnya, hingga saat ini masih banyak warga baru disekitar Raknamo yang belum memiliki lahan tetap untuk ditinggal dan digarap.

Anggota Komisi I DPD, Abraham Paul Lianto dalam kesempatan ini mengatakan, kehadiran DPD ke Kabupaten Kupang termasuk ke Raknamo

untuk mensosialisasikan rancangan undang-undang (UU) daerah tertinggal. Sebab jika UU telah ada maka dirinya yakin daerah tersebut akan maju.

Menyangkut ungkapan isi hati warga Raknamo, Paul Liyanto mengaku ada yang bisa dibawa ke Jakarta untuk diperjuangkan tapi ada yang bisa langsung diputuskan Pemkab Kupang.

“Masalah warga baru sudah berlangsung lama dan Pemerintah pusat beranggapan kalau sudah lebih dari 5 tahun, warga baru sudah bisa mandiri padahal tidak semua. Ini yang akan saya perjuangkan. Sedangkan masalah persawahan akan diperjuangkan rekan saya, Asri Anas karena dia pernah alami,” kata Paul Liyanto.

Komisioner DPD asal Sulawesi Selatan, Asri Anas dalam kesempatan ini berjanji akan membawa persoalan areal sawah baru kepada Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

“Tugas saya hanya bantu memperjuang sawah baru sajakan. Nanti saya akan sampaikan ke Menteri,” kata Asri dengan logat khas Sulawesinya.

Sementara itu Sekretaris Dirjen Kementrian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Razali dalam kesempatan ini meminta Camat Amabi Oefeto untuk memasukkan kebutuhan warganya ke Kementerian melalui Bappeda Kabupaten Kupang.

“Pak Camat nanti masukkan apa-apa yang dibutuhkan warga lewat Bappeda. Disana akan digodok lalu nanti dikirim ke kami,” kata Rizali.

Rizal juga meminta Pemkab Kupang untuk membuat sebuah plakat yang berisi nama-nama dari tuan tanah yang telah menyumbangkan tanah mereka untuk pembangunan Bendungan Raknamo. Dengan adanya plakat tersebut, jasa dari tuan tanah juga diketahui anak cucu yang akan datang.

Sedangkan Plt. Sekda Kabupaten Kupang, Maclon Jhony Nomseo menjelaskan, anggaran bagi kebutuhan lahan warga baru bisa dipenuhi tahun depan. Sebab saat ini anggaran yang tersedia tidak mencukupi. Karena Nomseo yang juga Kadis PU Kabupaten Kupang ini meminta warga baru bersabar. (rafael l pura)

Comment

Berita Terbaru