oleh

Warga Pasir Panjang Bawa Perlengkapan Nelayan ke DPRD Kota

KUPANG, Terasntt.com — Warga Pasir Panjang, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang menolak proyek pembangunan pemecah gelombang di pantai setempat. Sebagai bentuk protes warga yang tergabung dalam forum suara rakyat Pasir Panjang ini membawa perlengkapan nelayanberupa, perahu, pukat dan pasir ke DPRD Kota, Rabu (25/8/2015).
Aksi demo yang digelar warga mendapat pengawalan ketat aparat keamanan.
Warga yang membawa perlengkapan nelayan masuk ke gedung DPRD Kota Kupang, sebagai bentuk kekesalan dan penolakan terhadap proyek pembangunan pemecah gelombang sepanjang 500 meter di wilayah itu.
Mereka diterima, Ketua DPRD Kota Kupang, Yeskiel Loudoe di ruang kerjanya guna mendengarkan aspirasi.
Koordinator forum, Cecep mengatakan, bahwa proyek pengaman pantai tidak benar, justru merusak dan menghilangkan pasir putih Pasir Panjang yang memiliki nilai sosiologi, ekonomis dan ekologis yang sudah dan sedang dinikmati warga Kota Kupang umumnya dan Pasir Panjang Khususnya.
Selain itu, lanjut Cecep pelaksanaan proyek tersebu melanggar , Perda Kota Kupang nomor 12 tahun 2011 tentang rencana tata ruang dan peraturan menteri PU nomor 09/PRT/M/2012, tentang pedoman
penggamanan pantai.
” Bisa dipastikan pembangunan tersebut tanpa dokumen Amdal atau UKL ULP. Dengan sikap arogansinya pemerintah
kota memaksa proyek tersebut untuk dilaksanakan,” tegasnya.
Lebih konyol lagi, katanya, suara penolakan dari warga pasir panjang tidak dihiraukan, bahkan Walikota Jonas Salean dengan tegas memberikan penyataan pada media, bahwa semua rakyat pasir panjan
mendukung pembanunan tersebut dan tidak ada masalah.
” Peryataan tersebut
yang menjadi teka-teki besar buat sang walikota ada apa. Sebagai walikota yang terhormat sangat paham bahwa efisiensi dari sebuah pembangunan adalah memenuhi kebutuhan atau keinginan rakyat. Jika ada penolakan dari warga harus
mempertimbangan agar tidak berbenturan dengan rakyatnya. Dengan demikian kami menolak keras pembangunan yang menggunakan desain
konstruksi yang merugikan tiga aspek tersebut,” katanya.
Menurut Acep, jika pemerintah ingin membangun bukan pemecah gelombang tetapi break wate yang diletakan 25 atau 30 meter dari bibir pantai.
Yeskiel Loudoe mengatakan, semua tuntuntan warga nelayan ini akan ditampung dan nantinya akan digelar pertemuan bersama dengan seluruh instansi terkait pada hari Jumat.
” Saat pertemuan bersama itu kita bisa mendapat penjelasan secara sehingga tidak ada pihak yang dirugikan,” tegasnya.(riflan)

Komentar