by

Warga Pariti Desak Bupati Kupang Hentikan Tambang di Kali Noelbiboko

OELAMASI, Terasntt.com — Warga Desa Pariti, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang gerah dengan prilaku penambang di Kali Noelbibo yang merusak lingkungan. Mereka mendesak Bupati Kupang Ayub Titu Eki segera menghentikan penambangan yang dilakukan CV. Dua Putra Perkasa, CV. Karunia Indah, CV. Star. CV. Surya Utama, CV. HMN dan CV. Camplong Kuari, karena merusak lingkungan hingga merugikan masyarakat.

Permintaan masyarakat ini dituangkan dalam surat permohonan kepada bupati, yang ditandatangani Rafael Tuka dan Mozes CL. Fanggidae, Nomor: 01/MDP/JUNI/2016, dengan perihal, Permohonan hentikan opersional galian C di kali Noelbiboko, tertanggal 9 Juni 2016.

Surat dengan tembusan kepada Gubernur NTT, Ketua DPRD NTT, Ketua DPRD Kabupaten Kupang, Dinas Pertambangan Kabupaten Kupang, Dinas PU, Kepala BPMP2T, Kepala BLHD, Kejari Oelamasi, Kapolda NTT, Kapolres Kupang dan Camat Sulamu, keberatan dengan keberadaan beberapa perusahaan yang melakukan penambangan batu dan pasir.

” Kami masyarakat Desa Pariti tidak pernah menyetujui penambangan batu dan pasir di Kali Noelbiboko,” kata mereka.

Masyarakat beralasan, bahwa penambangan batu dan pasir oleh enam perusahaan itu tidak pernah mendapat persetujuan mereka. Juga akibat penambangan tersebut masyarakat mengalami kerugian seperti, rusaknya jalur air menuju areal persawahan di Desa Pariti dan Oeteta hingga tidak dapat diolah.

Selain itu, lanjut mereka terjadi luapan air hingga masuk pemukiman akibat digalinya batu – batu besar, penebangan pohon dan rumpun bambu menggunakan alat berat.

Menanggapi hal itu, Wakil DPRD Kabupaten Kupang, Jeri Manafe menegaskan, bahwa sesungguhnya penambangan menjadi salah satu sumber PAD, namun tidak dikelola dengan baik sehingga terjadi penamangan liar.

Menurutnya, kelemahan ada pada Dinas Pertambangan karena tidak menginventaris dengan baik perushaan – perusahaan dalam arti kata tidak mempunyai data kuari – kuari mana yang ada di Kabupaten Kupang hingga ini terjadi maraknya penambangan liar.

” Dinas hanya miliki data penambangan umum seperti Takari, Lili Camplong dan Oetete. Tapi ada banyak hal yang tidak terpantau dengan baik. Na…itu menyebabkan terjadinya penambangan liar. Kita bisa lihat kalau ada proyek jalan dimana pasti mereka akan mengambil material dari kuari atau kali terdekat. Itu juga kulaitas tidak terjamin dan hanya meminta injin pada masyarakat sekitar kuari atau hanya dengan kepala desa, RT/RW. Ini kembali kepada Pemerintah daerah akibat keterbatasan daya pantau pihak pertambangan dan Pol PP. Na…belum lagi ada indikasi main mata antara kontraktor dengan pimpinan wilayah setempat, apalagi melibatkan kepala desa, lurah dan camat…itu lebih celaka lagi, akibat semuanya itu yang paling dirugikan adalah masyarakat,” tegasnya.

Menurutnya, penambangan pada kuari berdampak pada ekosistem dan dampak lingkungan menjadi jelek, juga berdampak pada lahan pertanian masyarakat luapan air liar yang mengakibatkan gagal panen dan bencana.

Oleh sebab itu, lanjut Manafe jika ada informasi atau ada indikasi penambangan liar dan juga yang memiliki SIUP D harus ditinjau kembali dan Pol PP harus minta Pemerintah bergandengan tangan dengan pihak keamanan untuk melakukan operasi bersama.

” Tidak bisa Pol PP sendiri karena dia hanya melihat pada Perda dan tidak punya kewenangan lebih. Tapi dia perlu menggandeng Polisi atau Babinsa untuk turun bersama,” tegasnya.

Menurutnya, pengelolaan tambang itu tidak sekedar mafia, tetapi sudah diatas mafia
karena keuntungan dari tambang itu sangat besar dan permintaan pasar besar sekali.

” Kalau pak mau lihat beberapa pengusaha di Kota Kupang sampai memiliki belasan alat berat, bahkan puluhan itu cuma dari hasil tambang. Berapa yang mereka kontribusi untuk Kabupaten Kupang. Kontribusi mereka adalah merusak jalan – jalan yang sudah dihotmix. Jadi ini bukan mafia lagi tapi menjadi satu sindikat dan matarantai mulai dari lokasi sampai pada yang menerima dan mengatur kesenangan,” tegasnya.(parlemennews/mas)

Comment

Berita Terbaru