Home Hukrim Wagub NTT – Wabup TTU Bahas Penanganan Kasus Kematian TKW, Dolfina Abuk

Wagub NTT – Wabup TTU Bahas Penanganan Kasus Kematian TKW, Dolfina Abuk

829
0
SHARE
Foto : Istimewa

KUPANG, Terasntt.com — Kasus kematian, Dolfina Abut TKW asal Kabupaten TTU yang ditangani Polda NTT terus berproses. Penyidik telah menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus tersebut.

Hal ini tidak terlepas dari upaya Pemerintah Kabupaten TTU dan Provinsi NTT dalam mengungkap kasus yang beraroma perdagangan organ tubuh korban.

” Pemerintah Provinsi NTT sangat mendukung langkah yang diambil Pemerintah Kabupaten TTU dalam penanganan kasus kematian alm. Dolfina Abuk. Kami segera berkoordinasi dengan Unsur Forkompinda Provinsi NTT untuk mengawal jalannya proses ini. Mari kita proaktif bekerjasama, menyatukan pemahaman dan strategi, agar tidak terus berulang kasus serupa,” kata Wakil Gubernur NTT, Benny A. Litelnoni saat beraudiens dengan Wakil Bupati TTU dan rombongan di ruang kerjanya, Jumat (1/7/2016).

“ Kita juga perlu mendukung upaya Kepolisian Daerah (Polda) NTT untuk mengusut tuntas penyelesaian kasus ini. Saya berharap segera dibentuk sebuah unit pelayanan terpadu penanganan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sejak proses rekrutmen hingga kepulangan mereka. Untuk Kebijakan Moratorium Pengiriman TKI asal TTU supaya dapat dipertimbangkan kembali, guna menghindari semakin banyak TKI illegal karena tingginya niat masyarakat bekerja ke luar negeri” lanjut Wakil Gubernur.

Pertemuan bersama rombongan ini dipandu, Wakil Bupati TTU Aloysius Kobes, membahas tuntutan keluarga korban untuk kembali melakukan otopsi jenasah di Indonesia.
Sesuai informasi dari Kedutaan Besar RI di Malaysia, hasil otopsi oleh Pemerintah Malaysia akan diberikan tiga bulan setelah kematian, tepatnya tanggal 7 Juli 2016 nanti.

Keluarga korban menilai kematian Abut tidak wajar, banyak kejanggalan dalam prosesnya. Mereka menduga, telah terjadi penjualan organ tubuh almarhumah.

Dalam diskusi itu juga, mengulas kronologis kematian TKW asal TTU itu, hingga langkah-langkah yang telah ditempuh.

“ Saat ini, proses hukum dugaan tindak pidana penjualan orang sudah ditangani pihak Polda NTT. Telah ditetapkan tiga orang tersangka. Untuk kelanjutannya, kami meminta bantuan Pemerintah Provinsi NTT sebagai perwakilan Pemerintah Pusat di daerah untuk mengawal kasus ini hingga tuntas,” kata Kobes.

Hadir dalam audensi mendampingi Wakil Gubernur NTT, perwakilan Polda NTT, Kejaksaan Tinggi, Pihak BP3TKI (Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia), Bruno Kupok, Kepala Dinas Nakertrans Provinsi NTT dan Hadidjah Abbas, Kepala Biro Hukum Sekertariat Daerah Provinsi NTT.(*/mas)

Berikan Komentar Anda.