oleh

Tim Pemenangan SEHATI : Pengobatan Gratis Sesuai Kajian, Dibayar Saat Sakit

Calon bupati Belu dr. Taolin Agustinus berada di tengah masyarakat 

Atambua, teras-ntt.com — Program pelayanan kesehatan gratis yang dicanangkan calon bupati dan wakil bupati Kebupaten Belu dr. Taolin Agustinus,Sp.PD dan Drs. Aloysius Haleseran,MM dengan tagline “SEHATI” sudah melalui kajian. Beda dengan BPJS dibayar sebelum sakit dan setiap bulan, Pengobatan gratis dimaksud dibayar saat orang sakit oleh pemerintah.

” Dia (calon bupati-red) mengajukan program ini tentu sudah dikaji, apalagi dia juga orang kesehatan yang paham tentang apa yang mau dilakukan setelah terpilih. Kalau kita lihat dari alur rumusan visi – misi, bahwa masyarakat Belu yang sehat berkarakter dan kompetitif. Sehat dimaksud bukan semata terkait badan tetapi juga sehat dalam berbagai aspek. Dan berkarakter artinya sebagai orang Belu punya ciri dan kompetitif artinya bisa bersaing atau tidak dalam konteks lokal tapi juga dalam konteks regional maupun nasional,” kata tim pemenangan paket SEHATI, Anton Tesera di Atambua, Kamis (22/10/2020) malam.

Menurutnya, dari berbagai strategi dan program unggulan pasangan calon bupati dan wakil bupati ini adalah Sumber Daya Manusia (SDM) adalah kesehatan yang menjadi kebutuhan dasar dari setiap manusia.

” Tentu yang diharapkan dengan kesehatan yang baik kita bisa melakukan sesuatu dan juga kesehatan ini merupakan dambaan setiap kita. Ini menjadi program prioritas walau mendapat tantangan dari pihak tertentu yang disandingkan dengan program BPJS, Kis dan lain sebagainya. Jadi kesehatan gratis ini istilahnya kita bayar kalau kita sakit (fee for service) pembayaran ditetapkan setelah pelayanan kesehatan diberikan. Ada beda dengan BPJS sakit atau tidak sakit tetap dibayar ,” katanya.

Calon bupati Belu dr. Taolin Agustinus berada di tengah masyarakat

Soal anggaran, lanjut Anton diambil dari APBD II, hanya persoalannya, bahwa bagaimana punya niat baik untuk melakukan itu dan bagaimana mensinkronisasikan program itu baik dari desa, kabupaten, provinsi maupun pusat agar tidak terkesan overlap dan sebagainya sehingga bisa diatur dengan persetujuan dewan dan bisa diterapkan kepada masyarakat.

Acuannya menurut Anton adalah KTP tetapi dalam pengertian Kartu Tanda Pengenal, jika hanya dengan pandangan lurus KTP itu adalah Kartu Tanda Penduduk itu keliru karena tidak semua orang memiliki KTP.

” Kartu Tanda Penduduk itu dimiliki saat berumur 17 tahun ke atas dan ada yang meplesetkan jika tidak memiliki KTP berarti tidak bisa mendapatkan pengobatan gratis, tidak seperti itu dan karena tidak ada KTP bisa menggunakan kartu keluarga,” tandasnya.(mas)

Komentar

Berita Terbaru