oleh

Terkait Aset, DPRD : Pemkot Jangan Hanya Umbar Janji

KUPANG, Terasntt.com – Pemerintah Kota Kupang diingatkan agar tidak hanya mengumbar janji untuk menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Nusa Tenggara Timur (NTT) soal aset.

Untuk itu, Pemkot Kupang diminta supaya menyelesaikan persoalan aset yang ada di Kota Kupang sehingga tidak secara terus menerus menjadi temuan BPK setiap tahunnya.

Para wakil rakyat yang berkantor di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kupang pastikan, Kota Kupang akan terbebas dari opini Wajar Dengan Pengecualian dan mendapatkan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sesuai harapan Pemkot Kupang.

Hal itu dikemukakan anggota Komisi I DPRD Kota Kupang,Modi Dengga kepada wartawan di gedung DPRD Kota Kupang, Selasa (29/9/2015).

Menurutnya, Pemkot semestinya mengambil inisiatif untuk mendata seluruh aset dan secepatnya menyelesaikan aset-aset yang bermasalah.

“Pada rapat ditingkat komisi soal aset ini kami sudah sering sampaikan ke pemerintah bahwa permasalahannya ada di aset. Tolong lakukan sensus aset jika ingin menggapai opini WTP tersebut. Kitakan sudah tahu penyakitnya apa akan tetapi bila dibiarkan ya tidak akan sembuh,” katanya.

Pemkot Kupang disarankannya supaya membentuk tim khusus yang bertugas melakukan sensus keseluruhan aset yang ada di Kota Kupang.

Sementara Sekretaris Komisi I, Adrianus Talli menambahkan, masalah aset sudah berlarut-larut, dan seharusnya Pemkot melakukan pembuatan tim percepatan operasi aset agar masalah aset yang selama ini bisa terselesaikan. (rif)

Komentar