oleh

Tembok Penahan Pantai Pasir Panjang, Terancam Batal

KUPANG Terasntt.com — Pembangunan proyek tembok penahan pantai di Pasir Panjang, Kota Kupang terancam batal. Pasalnya warga setempat menolak keras proyek tersebut karena merusak pasir dan ekosistem lainnya.
Tembok penahan pantai yang sediahnya dibangun di RT 3 dan 7 Kelurahan Pasir Panjang ini sejak awal ditolak, namun Pemerintah Kota tetap bersikukuh mengerjakan proyek itu, hingga kasus ini dibawa dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi I dan III DPRD Kota Kupang dan Pemerintah yang diwakili, Asisten II, Djamal Milla Meha, juga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Satker Balai Wilayah Sungai II, Pahlawan Perang di ruang rapat DPRD setempat, Jumat (28/8/2015).
Disaksikan Terasntt, rapat yang dipimpin Ketua DPRD, Yeskiel Loudoe bersama Wakil Ketua, Kristian Baitanu ini berlangsung alot ketika beberapa perwakilan warga menyampaikan keberatan hingga terjadi intrupsi para anggota Dewan.
Pada kesempatan itu, PPK, Pahlawan Perang, mengatakan, sebagai pelaksana proyek tersebut enggan melanjutkannya jika tidak ada kesepakatan antara pemerintah dan masyarakat setempat.
Sebelumnya, warga Pasir Panjang melalui Juru Bicara, Daniel Riwu mengatakan, bahwa sebagian besar masyarakat
kelurahan Pasir Panjang menolak pembangunan tembok penahan pantai di RT. 07 dan 03 sepanjang kurang lebih 300 meter.
Alasanya, lanjut Riwu bangunan tersebut bakal merusak
pantai dan habitat laut, sementara sebagian warga Pasir Panjang berprofesi sebagai nelayan yang setiap saat menambatkan perahu mereka di pantai itu.
” Kami menolak itu dan mengusulkan agar dibangun pemecah gelombang (Break Water) yang jauh dari pantai.
Itu sudah menjadi harga mati. Jika tawaran ini ditolak kami akan
tetap menolak pembangunan tembok pengaman pantai Pasir Panjang,” Kata Riwu.
Menanggapi itu, DPRD secara lembaga dan meminta, agar warga memikirkan kembali dampak penolakan pembangunan tembok pengaman pantai.
” Sayaminta sebaiknya warga memikirkan secara baik, sebab pembanguan tembok pengaman pantai sangat penting, terutama
bagi warga pesisir pantai. Tembok itu berfungsi menahan
gelombang ketika cuaca buruk melanda Kota Kupang,” katanya. Menurut dia, keberadaan tembok bisa menolang warga ketika gelombang pasang tiba.
Demikian juga disampaikan, Milla Meha dan Perang, namun warga tetap bersikukuh menolak pembangunan pembangunan itu. Perang mengatakan, bahwa pembangunan tembok pengaman pantai kemungkinan tidak bisa dilanjutkan karena penolakan masyarakat. Sedangkan usulan warga
untuk dibangun break water, lanjutnya tidak bisa diiyakan karena harus berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum.
” Tidak segampang yang dipikirkan masyarakat untuk mengalihkan pembangunan. Selain butuh persetujuan kementerian, pengalihan
pembangunan dari tembok pengaman pantai menjadi pemecah gelombang
butuh survey yang memakan waktu bisa bertahun-tahun,” tegasnya.(riflan)

Komentar