by

Tak Kunjung Usai, Menko Kemaritiman Terlusuri Kembali Kasus Pencemaran Laut Timor

KUPANG, Terasntt.com — Kasus Pencemaran di Laut Timor akibat meledaknya anjungan minyak Montara di Blok Atlas, Australia, yang melibatkan perusahaan minyak asal Thailand PTT Exploration and Production (PTTEP) pada 21 Agustus 2009, hingga kini tak kunjung usai. Oleh karena itu, Tim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia (Kemenko Kemaritiman) melakukan penelusuran kembali kejadian enam tahun silam ini.

Hal ini disampaikan Asisten Deputi Bidang Keamanan dan Ketahanan Maritim Kemenko Kemaritiman, Basilio Dias Arajuo, saat melakukan pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten Kupang di Restauran Nelayan, Kupang, Jumat (31/03/2017)

Pihak-pihak yang tergabung dalam tim ini masing – masing Tim Ahli Kemenko Kemaritiman, Tim Ahli Kementerian Lingkungan Hidup, Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Tim Ahli Hukum Internasional, Tim Ahli Satelit dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), dan Tim Ahli Kerusakan Lingkungan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

“ Mulai hari ini kami akan menelusuri kembali kejadian pada tahun 2009 terutama kami ingin mencari pihak – pihak yang terlibat pada awal kejadian ini dan membutuhkan dokumen-dokumen asli. Agenda berikutnya, kami akan ke Tabulolong dan Kabupaten Rote Ndao untuk bertemu langsung dengan masyarakat yang merasakan langsung dampak kerusakan lingkungan akibat pencemaran di Laut Timor ini,” kata Basilio.

Sementara Bupati Kupang, Ayub Titu Eki, menyambut baik kunjungan ini karena berhubungan langsung dengan proses penuntutan hak – hak masyarakat nelayan di Kabupaten Kupang yang menjadi korban. Bupati mengharapkan kunjungan tim ini merupakan bentuk perhatian dan keprihatinan bangsa terhadap masyarakat yang tetinggal dan tertindas di daerah perbatasan.

“ Ini adalah masalah bangsa, karena persoalan kami ini di daerah perbatasan, daerah pinggiran jika dilihat dari kacamata Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kami berharap supaya kasus ini diselesaikan secara tuntas. Oleh karena itu, dengan senang hati, selama keberadaan tim di sini, semua data yang dibutuhkan akan kami bantu sebisa mungkin,” ujarnya.

Sementara itu, Pakar Hukum Internasional, Hasyim Djalal, yang juga hadir dalam kesempatan itu mengatakan, Pemerintah Indonesia harus memberikan tekanan kepada Pemerintah Australia agar menyelesaikan persoalan Montara ini. Hal Ini berkaitan dengan gugatan class action yang ditempuh oleh Ketua Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB), Ferdi Tanoni, kepada PTTEP Australasia di Pengadilan Federal Sidney di Australia pada 3 Agustus 2016 lalu masih berjalan sampai saat ini.

“ Yang saya inginkan, Pemerintah Indonesia bilang sama Australia, kalau you tidak selesaikan cepat wilayah Timor Barat, saya akan batalkan semua kontrakmu di Indonesia. Saya ingin menyatakan dukungan supaya rakyat Timor Barat cepat mendapatkan pengganti kerugiannya.” ujar  Hasyim.(aag)

Comment

Berita Terbaru