by

Standar Pelayanan Publik NTT Masih Zona Merah

Kupang, Terasntt.com – Hasil survey Ombudsman RI terhadap standar kepatuhan pelayanan publik di kabupaten/kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur masih dalam zona merah.

Untuk wilayah NTT, sejak dilakukan survei kepatuhan pada tahun 2013, hanya Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) pada tahun 2016 dan Pemerintah Provinsi NTT pada tahun 2017, berhasil memperoleh predikat zona hijau. Sementara kabupaten/kota lain masih dalam zona kuning dan merah.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTT, Darius Beda Daton mengatakan, survey tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya.

Tahun ini, Ombudsman RI menambah jumlah kabupaten/kota yang akan dijadikan sampel dalam survei kepatuhan. Hal tersebut dilakukan dalam rangka percepatan penilaian kepada pemerintah daerah se-Indonesia.

“Khusus untuk wilayah Provinsi NTT, survei kepatuhan tahun ini akan dilakukan di 10 kabupaten/kota,” ujar Darius.

Ombudsman RI Perwakilan Provinsi NTT akan melakukan survei kepatuhan di Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Kabupaten Belu, Kabupaten Alor, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Sikka, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Sumba Timur dan Kabupaten Sumba Barat Daya.

Dia mengatakan, pemilihan kabupaten/kota tersebut didasarkan atas empat hal yakni, kemudahan akses dari kantor Ombudsman RI Perwakilan Provinsi NTT, kesiapan Kepala Daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, wilayah perkembangan ekonomi, dan wilayah dengan jumlah penduduk yang besar.

Inspektorat, Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana, dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dari 10 kabupaten/kota tersebut akan diundang dalam workshop Pendampingan Penerapan Hasil Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik sesuai UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang akan dilaksanakan di Mataram, Nusa Tenggara Barat, pada 15 Maret 2018 mendatang.

Kegiatan ini, kata Darius, bertujuan mendorong pemerintah daerah untuk memenuhi komponen standar pelayanan, pengenalan komponen indikator survei kepatuhan dan pemetaan produk layanan administratif yang diselenggarakan oleh suatu daerah pasca diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

“Nantinya hasil survei kepatuhan (zona Merah, Kuning atau Hijau) akan diumumkan secara nasional pada Acara Selebrasi Kepatuhan yang akan dilaksanakan di akhir tahun 2018,” imbuh Darius. (raf)

Comment

Berita Terbaru