oleh

Sepakat Lanjutkan Sidang, Wali Kota : Demi Kesejahteraan Masyarakat

Kupang, teras-ntt.com — Sidang pembahasan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2020/2021 yang sebelumnya mengalami miskomunikasi karena perbedaan sudut pandang antara Pemerintah Kota Kupang dan DPRD Kota akhirnya mencapai kesepakatan. Kedua lembaga ini menyepakati untuk melanjutkan persidangan demi kesejahteraan masyarakat Kota Kupang. 

Wali Kota Kupang, Dr. Jefirstson R. Riwu Kore, M.M.,M.H., saat jumpa pers di ruang sidang DPRD Kota Kupang, Rabu (25/11/2020), mengatakan bahwa dalam sidang beberapa waktu lalu sempat terjadi miskomunikasi karena perbedaan sudut pandang. Namun sesungguhnya kedua lembaga ini mempunyai tujuan yang sama yakni kesejahteraan rakyat. 

Karena itu, lanjutnya, pimpinan kedua lembaga ini telah  berbesar hati bertemu, berdiskusi dan telah mencapai kesepakatan bersama yang mengakomodir harapan masing-masing. 

“Kami sepakat untuk melanjutkan persidangan demi kesejahteraan warga Kota Kupang. Tidak ada lagi sekat antara pemerintah dan dewan. Kita saling menghormati dan mendukung untuk kesejahteraan rakyat. Mari berpegang tangan bersatu padu membangun kota ini” kata Wali Kota yang akrab disapa Jeriko ini. 

Sementara pada kesempatan yang sama, Ketua DPRD Kota Kupang, Yezkiel Loudoe, S.Sos mengungkapkan bahwa segala perbedaan pendapat dan dinamika persidangan yang sempat terjadi beberapa waktu lalu telah selesai. 

Menurutnya, hal ini merupakan pengalaman berharga bagi kedua lembaga ini, baik pemerintah maupun DPRD Kota Kupang. 

Kesepakatan ini, lanjutnya, lahir berkat niat baik untuk menghilangkan ego kedua  lembaga ini demi kepentingan lima ratus ribu lebih warga Kota Kupang. 

“Target kami tanggal 30 November 2020 mendatang seluruh tahapan sidang sudah selesai,” ujarnya. 

Usai jumpa pers, pimpinan DPRD Kota Kupang bersama Badan Musyawarah (Banmus) langsung menggelar rapat untuk menetapkan jadwal Sidang I Tahun 2020/2021 yang terbaru dengan memaksimalkan sisa waktu yang ada. 

Turut hadir pada kesempatan itu, para Wakil Ketua DPRD dan segenap anggota DPRD Kota Kupang, Sekda Kota Kupang, Fahrensy Priestly Funay, S.E, M.Si dan Asisten Ekonomi Pembangunan Sekda Kota Kupang, Ir. Elvianus Wairata, M.Si. 

Sebelumnya, Pemerintah Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, melayangkan surat penolakan persidangan 1 DPRD Kota Kupang Tahun Anggaran 2020/2021. Surat penting yang ditujukkan kepada Ketua DPRD tersebut, mempertimbangkan aspek kemitraan yang selama ini terjalin solid dalam membangun Kota Kupang, namun oleh DPRD Kota secara sepihak telah menghapus beberapa program tanpa mendengarkan penjelasan. 

Diketahui surat yang menggutarakan lima poin penolakan tersebut, ditandatangani oleh Wali Kota Kupang, Jefry Riwu Kore. 

Komentar