Home Politik Semua Masih Mungkin, Soal Dinamika Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Timur

Semua Masih Mungkin, Soal Dinamika Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Timur

1629
0
SHARE
Foto : Istimewa

Oleh : Paulus Yohanes Yorit Poni
(Warga Kecamatan Elar, Manggarai Timur)

PEMILIHAN kepala daerah serentak untuk yang ketiga kalinya akan digelar pada 2018 mendatang. Tentu pilihan pilkada serentak merupakan respons atas jalannya pilkada langsung yang bergantung pada periode kepemimpinan masing-masing di tiap daerah otonom dan sekaligus untuk mendorong efisiensi pelaksanaan proses demokrasi yang tercermin melalui pemilihan umum.

Pada pemilukada serentak 2018 akan berlangsung pemilihan Gubernur di 17 Provinsi dan pemilihan bupati/wakil bupati serta walikota/wakil walikota di 142 daerah kabupaten/kota. Sementara di NTT sendiri ada 10 kabupaten yang akan melangsungkan pesta demokrasi bersamaan dengan pemilihan Gubernur NTT dan salah satu dari 10 kabupaten yang menyelenggarakan pemilukada di NTT adalah kabupaten Manggarai Timur.

Meskipun Pilkada Manggarai Timur tinggal setahun lagi, namun hiruk pikuk dan manuver politik para kontestan suda mulai mewarnai dinamika politik lokal Manggarai Timur. Tidak terkecuali para relawan dan simpatisan serta pengamat lokal mulai mengelus-elus figure tertentu yang akan mereka jagokan, meskipun secara formal partai-partai politik belum melakukan proses pendaftaran bakalan calon, kecuali PDI Perjuangan yang telah membuka pendaftaran bakal calon Bupati dan Wakil bupati Manggarai Timur Periode 2018-2023. Tentu fenomena seperti ini merupakan fenomena lazim dan positif, apalagi manggarai Timur memang benar-benar sedang mencari pemimpin yang handal untuk keluar dari kompleksitas persoalan pembangunan pasca kepemimpinan bupati Yosep Tote.
Perbincangan seputar isu politik menjelang hajatan demokrasi Manggarai Timur akir-akir ini seakan menjadi isu utama, mulai dari diskusi di meja makan hingga di media-media social. Tidak ada yang salah memang, sebab mencari dan menemukan pemimpin bukan perkara gampang. Fenomena tersebut tentu dimaknai sebagai bentuk bahwa rakyat peduli terhadap persoalan kepemimpinan dan pembangunan. Sehingga jika dapat dikelolah dengan baik oleh partai politik sebagai instrument demokrasi dan wadah perjuangan rakyat tentu akan menuai feed beck yang positif berupa tingginya dukungan dan partisipasi politik masyarakat. Sebaliknya jika Partai politik tidak mampu merasakan denyut nadi ekspektasi publik dalam dinamika pencalonan, tentu akan menuai badai demokrasi berupa rendahnya partisipasi masyarakat yang akan diikuti rendahnya trust terhadap pemimpin dan partai politik itu sendiri.

Dari diskusi yang berkembang di kalangan masyarakat Manggarai Timur hingga hari ini, tampak paket pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Timur yang saat ini ramai diperbincangkan bakal maju dalam kontestasi politik Manggarai Timur periode 2018-2023. Peket tersebut misalnya, Paket WIDANG (Wilibrodus Nurdin Bolong-Syahdan Odom Yohanes, NERA (Bonefasius Uha-Fransiskus Anggal), SARNAS (Fransiskus Sarong-Yohanes Nahas), TABIR (Tarsisius Sjukur Lupur-Yosep Biron Aur), RASUL (Paskalis Sirajudin-Luko Modo) dan Paket ASET (Andreas Agas-Stefanus Jaghur). Sedangkan beberapa figur lain seperti AKBP Marselis Sarimin, Anton Dergong, Romanus Ndau Lendong, Hyironimus Nawang dan David Sutarto serta figur-figur lain hingga hari ini belum menentukan dan mengumumkan pasangannya.

Secara formal, sampai hari ini partai-partai politik di Manggarai Timur belum melakukan proses pendaftaran bakal calon, apalagi mengumumkan calon Bupati dan Wakil bupati yang akan diusung untuk berkontestasi dalam pesta demokrasi Manggarai Timur 2018 mendatang. Meskipun secara pribadi kader dan pimpinan partai politik di Manggarai Timur yang ingin maju suda melakukan sosialisasi politik hingga ritual peminangan politik.

DPD II Partai Golkar Manggarai Timur misalnya, meski belum secara resmi melakukan proses pendaftaran dan mengumumkan bakal calon bupati dan wakil bupatinya, namun Jhon Nahas selaku ketua DPD II Golkar Manggarai Timur, secara pribadi suda melakukan ritual peminangan politik dan maju sebagai bakal calon wakil Bupati berpasangan dengan Frans Sarong. Demikian pula PDI Perjuangan, PKB dan PAN serta Partai Demokrat Manggarai Timur meskipun secara formal partai belum membuka pendaftaran bakal calon (kecuali PDI Perjuangan), namun secara pribadi Andreas Agas, Wili Nurdin, Tarsi Syukur dan Lucius Modo terus melakukan manufer politik.  Sementara paket NERA yang dikabarkan maju melalui jalur perseorangan, dengan dukungan timnya harus bekerja keras mengumpulkan KTP sebagai syarat formal calon perseorangan.

Meskipun para kandidat beramai-ramai mendeklarasikan diri untuk maju sebagai paket calon bupati dan wakil Bupati pada kontestasi politik manggarai timur 2018 mendatang, namun koalisi partai belum menunjukan titik teangnya, artinya semuanya masih mungkin. Politik memang seni kemungkinan.

Menyitir pendapat seorang pemikir Jerman, Otto von Bismarck (1815-1898) mengatakan politics is the art of the possible. Ungkapan pemikir politik tersebut sekaligus mengkonfirmasi bahwa dalam politik semua kemungkinan bisa saja terjadi, termasuk dalam konteks dinamika politik Lokal Manggarai Timur bahwa kemungkinan dan peluang bagi semua kandidat dalam dinamika koalisi dan pencalonan di Manggarai Timur menuju pilkada serentak 2018 masih sangat cair.
Tulisan ini mencoba untuk meneropong kemungkinan dan peluang terbentuknya poros-poros koalisi dalam dinamika politik Lokal Manggarai Timur dengan menggunakan teori koalisi dan trend koalisi partai.

Koalisi Partai
Secara teoritis koalisi partai diartikan sebagai pengelompokan aktor-aktor pesaing untuk dibawa bersama atau pengakuan bahwa tujuan mereka tidak dapat dicapai dengan bekerja secara terpisah (Heywood, dalam Pamungkas 2012). Secara ringkas pendekatan ini menekankan bahwa fariabel utama yang menentukan lahirnya koalisi adalah adanya kepentingan bersama. Kepentingan yang dimaksud tentu bermacam-macam, bisa karena kesamaan ideology, adanya isu bersama, ada kesamaan agenda dan bahkan bisa karena kepentingan yang bersifat pragmatis sekalipun.
Secara teoritis, Volden dan Carruba (dalam Efriza, 2012) menjelaskan bahwa ada lima faktor pembentukan koalisi. Pertama, karena persamaan platform atau ideologi. Partai-partai yang tergabung dalam koalisi ini tentu tidak mudah tenggelam di tengah pusaran arus pragmatism politik yang berkembang karena adanya kesamaan “iman politik” sebagai “bintang pengarah dan meja statis.”  Kedua, koalisi karena adanya kepentingan partai besar untuk “menetralisasi” kepentingan ideologi ekstrem. Ketiga, koalisi sebagai respons atas kebijakan status quo yang ekstrem. Secara praktis koalisi ini tentu menjadi semacam antitesa terhadap calon incumbent. Pada ranah ini biasanya koalisi yang terbantuk sebagai aksi ketidakpuasan terhadap program-program dan prilaku calon patahana sehingga membentuk poros barus untuk melawan. Keempat, koalisi karena adanya kebijakan balas jasa. Koalisi ini terbentuk atas motif yang pragmatis atas dasar simbiosis mutualistis karena tidak ada partai besar yang mengimbangi. Biasanya model poros koalisi seperti ini tidak bertahan lama karena tidak disertai koalisi besar yang kuat karena masing-masing anggota koalisi mempunyai bargaining position yang sama dan sewaktu-waktu bisa keluar dari poros koalisi jika ada tawaran yang lebih menguntungkan. Kelima, koalisi karena mengamankan suara di parlemen. Dalam hal ini dibutuhkan grand coalition (koalisi besar) yang melibatkan partai besar.

Konteks Manggarai Timur
Menarik untuk mencermati dinamika pencalonan dan koalisi dalam konteks Pilkada Manggarai Timur jika menggunakan pendekatanVolden dan Carruba terhadap kecendrungan pembentukan koalisi partai di Manggarai Timur. Selain karena maraknya penggiringan opini yang terjadi dan klaim dukungan partai, paling tidak ada dua hal menarik lainnya dalam yang layak diteropong dalam konteks trend koalisi partai pada aras lokal (kabupaten) khususnya di Manggarai Timur saat ini. Pertama, fakta politik menunjukan bahwa semua partai politik peserta pemilu di Manggarai Timur tidak memenuhi kuota minimal pencalonan Kepala Daerah sebesar 15 % dari total jumalah kursi di DPRD Manggarai Timur sebagaimana diamanatkan Undang-Undang. Fakta politik tersebut tentu memaksa partai politik untuk melakukan loby-loby politik dengan partai lain untuk dapat mencalonkan Kepala daerah dalam satu paket. Jika demikian maka satu hal yang pasti adalah sebelum mengantongi rekomendasi resmi dari DPP Partai dan penetapan calon Kepala daerah oleh KPUD Manggarai Timur maka semua kemungkinan masih bisa terjadi dan tentu sangat naïf menjustifikasi kegagalan dan pencalonan paket tertentu.

Pada point ini ulasang saudara Alfred Tuname, Direktur Lembaga Neralino pada media Vox NTT edisi 1 Mei 2017, yang menyatakan paket WIDANG merupakan “meme Politik” perlu digugat kejujurannya sebagai seorang analis politik pasalnya tanpa pendasaran yang jelas Tuname menjelaskan paket WIDANG sebagai “meme”. selain itu pada point lainnya Tuname menjelaskan bahwa partai PDI Perjuangan hanya akan memfokuskan pada agenda pilgub dan tidak ikit berkontestasi dalam kontestasi politik Manggarai Timur 2018, sementara di sisi lain proses pendaftaran Bakal Calon di PDI Perjuangan sedang berlangsung. Ulasan dan analisis ini tentu merupakan upaya penggiringan opini yang bisa saja menyesatkan dan sangat jauh dari fakta politik di Manggarai timur, karena itu sekali lagi persis pada point ini,  kredibilitas Tuname sebagai pengamat perlu digugat dari segi moral dan kejujuran intelektualnya.

Kedua, pada 2018 diseluruh Indonesia akan dilakukan pemilukada secara serentak dan di NTT ada 10 kabupaten yang menyelenggarakan pilkada dan bersamaan dengan pemilihan Gubernur NTT. Konsekwensinya untuk menjalankan agenda politik partai (pilkada bupati dan gubernur) maka poros koalisi yang terbentuk mesti sama dari koalisi Pilgub dan Koalisi Pilkada kabupaten jika tidak ingin mengorbankan salah satu agenda politik partai atau terjebak dalam pragmatism politik.
Tentu pernulis tidak ingin berandai-andai soal polarisasi dan kecendrungan koalisi partai dalam hajatan Pilkada Manggarai Timur mengingat kecendrungan Koalisi Pilgub NTT masih belum menemukan titik terang. Meski demikian  kecendrungan koalisi Pilkada Manggarai Timur tentu masih sangat cair. Bisa saja berdasarkan poros Koalisi Pilgub untuk memenangkan agenda partai dalam pilkada serentak, bisa juga berdasarkan poros Koalisi di Tingkat pusat  untuk kepentingan keberlangsungan dan sinkronisasi program-program pusat dan kepentingan pemilu legislative dan presiden di 2019 dan bahkan masih sangat mungkin terjadi pembentukan poros koalisi baru di tingkat local (Manggarai Timur) berdasarkan kepentingan dan kalkulasi politik tertentu.
Akhirnya terlepas dari peluang-peluang koalisi yang terbentuk, tingginya partisipasi masyarakat dalam isu kepemimpinan dan pembangunan tentu perlu dimaknai sebagai ekspektasi yang tinggi atas perubahan dan pemimpin yang mensejahterakan. Tugas partai politik adalah menangkap signal-singal ekspektasi tersebut sembari merawat ekspektasi publik. Manggarai Timur sebagai Kabupaten Otonomi Baru yang masih berusia dini tentu membutuhkan “pemimpin Gila” yang memiliki Networking, gagasan, keberanian, integritas, dan konsistensi untuk membawa manggarai Timur keluar dari persoalan pembangunan yang ada seperti buruknya infrastruktur jalan dan irigasi, keterjangkauan listrik ,kesehatan yang belum memadai,persoalan kualitas pendidikan, masalah kemiskinan, ketimpangan pembangunan, tata kelolah birokrasi dan beragam persoalan lainnya. Semoga Pilkada Manggarai Timur 2018 dimaknai sebagai momentum efaluatif, agragatif dan perubahan sehingga tidak lagi terjebak semata dalam ritual pergantian pemimpin karena Indonesia telah memilih sistem demokrasi dan pemilu sebagai jembatan menuju kesejahteraan. salam

Berikan Komentar Anda.