by

Salah Gunakan Wewenang, Kabag Ops Polres TTU Dilaporkan ke Propam Polda NTT

KEFAMENANU, Terasntt.com — Kabag Ops Polres TTU, AKP. Yohanes B Simon dilaporkan ke Propam Polda NTT oleh Sahabat Polisi karena menyalahgunakan wewenang. Sahabat Polisi yang terdiri dari PIAR NTT, Lakmas CW dan IRGCS, menduga Kabag Ops ini terlibat dalam pengerjaan proyek fisik pembangunan di kabupaten Timor Tengah Utara.

Ia juga melakukan tindakan semena – mena dengan menghukum sejumlah pekerja proyek bahkan menjebloskan mereka ke dalam sel tahanan Mapolres TTU lantaran menuntut hak mereka yang belum dibayar. Tidak hanya itu, AKP Simon juga mengancam bahkan menakuti – nakuti para buruh dengan jabatannya sebagai orang penting ketiga di Polres TTU.

Direktris PIAR NTT, Ir. Sarah Lery Mboeik mewakili Sahabat Polisi mengatakan, telah terjadi penyalahgunaan wewenang dan ketidak profesionalan yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian Resor TTU AKP Yohanes B Simon serta diduga melakukan tindak pidana pengancaman.

” Kami melihat disini telah terjadi penyalahgunaan wewenang dan ketidak profesionalan yang dilakukan oleh aparat Anggota Kepolisian Resor TTU AKP Yohanes B Simon serta dugaan tindak pidana pengancaman sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta Pasal 368 KUHP,” tegas Lery.

Menurutnya, tindakan dan sikap Simon juga telah melanggar aturan internal kepolisian, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2003, Tentang Disiplin Anggota Kepolisian Negara RI pada Pasal 5 huruf a, larangan bagi setiap anggota kepolisian negara RI agar tidak melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat negara, pemerintah, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia,  pasal 5 huruf h, yang melarang setiap anggota Polisi menjadi Penagih Piutang atau menjadi pelindung orang yang punya  utang, serta  Pasal  5 huruf d, yang melarang setiap anggota Kepolisian Negara RI bekerjasama dengan orang lain di dalam atau di luar lingkungan kerja dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan Negara, tidak memenuhi Pasal 6 huruf d yang melarang setiap anggota polisi negara RI menggunakan fasilitas negara untuk kepentigan pribadi,  tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 huruf q yang melarang setiap anggota kepolisian negara RI  yang menyalahgunakan  kewenanganya, serta bertentangan dengan Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 Tentang Kode Etik Polri pasal 13 ayat (2)  yang melarang Setiap anggota Polri yang berkedudukan sebagai atasan menggunakan kewenangannya secara tidak bertanggungjawab, serta bertentangan dengan Ketentuan Peraturan perundang-undangan,” jelas Lery sesuai isi aporan yang disampaikan ke Kabid Propam Polda NTT,”

Isi laporan Sahabat Polisi yang diterima Terasntt, Senin (20/3/2017), menyampaikan secara detail perilaku Simon yang menjabat sebagai Kabag Ops. Polres TTU, yang diduga bertindak tidak sesuai dengan peraturan disiplin dan kode etik kepolisian.

Bahwa AKP Yohanes B Simon, pada bulan Oktober 2016  bertempat di lokasi pembangunan kantor BPMPD Kabupaten TTU yang di kerjakan oleh CV.Tri Sampoerna, membayar Upah kerja Anton Benu dan 7 orang rekan tukangnya, yang telah selesai mengerjakan pembersihan lokasi  sampai dengan pemasangan fondasi dan masih tersisa upah kerja mereka yang belum dibayar sebesar Rp. 15.130.000 (lima belas juta seratus tiga puluh ribu rupiah), ia meminta pengertian Anton Benu dan ke 7  rekannya untuk bersabar karena sisa upah kerja mereka akan dibayar tanggal 15 November 2016, ternyata tidak menepati janjinya.

Simon dalam proyek pembangunan Kantor BPMPD Kabupaten Timor Tengah Utara , adalah orang yang membayar upah kerja para tukang, dan selalu menyiapkan dan mengadakan kebutuhan material pembangunan Kantor BPMPD. Bahkan hampir setiap hari selalu datang ke lokasi pembangunan proyek setiap pagi, siang atau sore hari, baik berpakaian dinas maupun preman dan sering menggunakan kendaaran dinas Kabag Ops Polres TTU. Bahkan pada satu kesempatan ia menggunakan kendaraan tersebut untuk mengangkut material semen sebanyak 200 sak ke proyek pembangunan Kantor BPMPD Kabupaten TTU.

Demikian juga, tanggal 5 November 2016, sesuai dengan kesepakatan untuk pelunasan Upah kerja Anton Benu dan rekan-rekan tukangya datang bertemu Simon di Lokasi Proyek itu, bukanya melunasi Upah para buruh ini, malah ia mengelak,  bahkan mengancam dan mengintimidasi Anton Benu CS hingga membawa mereka ke Polres TTU, bahwa sempat menjebloskan salah satu tukang ke dalam sel tahanan kurang lebih 1 jam.

Simon mengatakan kepada Anton Benu CS,  tidak akan membayar sisa upah kerja mereka dan mengingatkan mereka, bahwa dia orang nomor tiga di TTU” sehingga mau lapor ke mana silahkan.

Bahwa Anton Benu dan rekan -rekanya telah melaporkan CV. Tri Sampoerna Ke Dinas Tenaga kerja Kabupaten TTU karena tidak melunasi upah kerja mereka, namun CV.Tri Sampoerna tidak memenuhi penggilan untuk menyelesaian melunasi upah kerja Anton Benu CS.

Terkait dengan fakta – fakta di atas, Shabat Polisi meminta kepada kapolda NTT, untuk Mengusut tuntas penyalahgunaan wewenang dan ketidakprofesionalan Anggota Kepolisian Resor TTU AKP. Yohanes B Simon karena tindakannya, mengakibatkan para tukang  kehilangan hak atas upah kerjanya.

Sahabat Polisi juga meminta Kapolda NTT menindak dan memroses kasus pidana serta pelanggaran kode etik terhadap Simon yang membekingi CV.Trisampoerna dengan melakukan tindak pidana pengancaman terhadap para tukang yang menagih upah kerjanya.

Mereka juga mendesak Kapolda mencopot AKP Yohanes B Simon dari Jabatanya sebagai Kabag Ops Polres TTU karena telah menggunakan jabatannya untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan membekengi CV.Tri Sampoerna dan menggunakan fasilitas Negara, kendaraan dinas Kabag Ops Polres TTU.

Laporan yang diterima Bripka Indra Moy, Sabtu (18/3/2017) itu,  disampaikan Sahabat Polisi, masing – masing Direktris  Piar NTT, Sarah Lery Mboeik, Direktur Lakmas CW, Victor Manbait dan IRGSC berdasarkan pengaduan dari para buruh dan tukang.(dit)

Comment

Berita Terbaru