by

Rekonsiliasi Pendapatan Daerah dari Sektor Pertambangan dan Energi

KUPANG, Terasntt.com — Seiring berlakunya UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, telah terjadi pergeseran/perubahan regulasi yang berkaitan dengan kewenangan pengelolaan sumber daya alam terutama pertambangan dan energi, baik di tingkat Pemerintah Pusat, Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan perlu adanya penyesuaian yang diatur dalam regulasi yang baru.

Demikian disampaikan Wakil Gubernur NTT, Benny A.Litelnoni, ketika membuka Rapat Rekonsiliasi Pendapatan Daerah Sektor Pertambangan dan Energi tingkat Provinsi NTT di Hotel Naka Kupang, Rabu (22/6/2016)

Litelnoni mengatakan, bahwa melalui rapat tersebut, dapat diketahui berbagai permasalahan dan kendala yang dihadapi sehingga kembali meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan bidang pertambangan dan energy, khususnya pendapatan daerah.

“ Sekaligus persiapan penyerahan P3D dari pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi sehingga dapat menemukan solusi guna pemecahan permasalahan tersebut,” tegasnya.

Wakil Gubernur mengharapkan agar peserta rapat dapat memperhatikan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan berbagai program/kegiatan pertambangan dan energy, antara lain Aktivitas optimalisasi Pajak Air Permukaan, Penyiapan Supra Struktur, Upaya Pemanfaatan Sumber Daya Potensi Pertambangan, Upaya Peningkatan Ratio Elektrikasi Kebutuhan Energi dengan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT), Upaya Pencapaian Sasaran distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan perlu ada komitmen yang kuat dari Pemerintah Kabupaten/Kota yang belum menyiapkan bahan untuk persiapan penyerahan P3D dalam rangka pelaksanaan penyerahan nantinya.

Sementara, Sekretaris Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi NTT, Adhawaty, mengatakan Rapat ini dimaksudkan untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi data dan informasi, khususnya menyangkut Pajak Air Permukaan dan PNBP SDA-PU di Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Timur serta Terciptanya kesamaan persepsi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemerintahan khususnya di sektor Pertambangan dan Energi

” Kegiatan ini diikuti oleh 75 orang yang berasal dari Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Timur.(*/mas)

Comment

Berita Terbaru