oleh

Realisasi Belanja Modal Pemkot Baru 2,7 Persen, Demokrat Gerah

KUPANG, Terasntt.com – Para wakil rakyat asal Partai Demokrat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kupang merasa gerah dengan rendahnya realisasi belanja modal yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Kupang Tahun Anggaran 2015.
Hal ini dikemukakan juru bicara Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Kupang, Jenly Ndaumanu saat menyampaikan pendapat akhir fraksi pada penutupan sidang II DPRD Kota Kupang di gedung DPRD Kota Kupang, Kamis (1/10/2015).
Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan Fraksi Partai Demokrat, terlihat masih adanya sejumlah program dan kegiatan yang tidak konsisten antara Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), KUAPPS dan RAPBD. Selain itu, ia sesalkan realisasi belanja modal yang masih rendah sebesar 23,27 persen dan pos belanja lainnya yang prosentasenya masih rendah.
“Ada sejumlah pos belanja honor pada belanja tidak langsung seperti honor penyusuan kata sambutan, tunjangan operator tenda, tunjangan sopir tenda, tunjangan petugas tenda dan honor lainnya yang menurut pemerintah provinsi honor-honor serupa supaya dihapus dan dialihkan ke belanja kesra untuk semua PNS pada lingkup pemerintah kota,” katanya.
Berdasarkan hasil konsultasi yang dilakukan pihaknya ke Pemprov NTT kata dia, terdapat sejumlah item pembiayaan yang semestinya ditiadakan karena membebankan APBD.
Ia berharap agar Pemkot Kupang meminimalisir keselahan yang sama dan perlu diadakan pra pembahasan RAPBD bersama DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Kupan sebelum dilakukan pembahasan.
“Kami juga meminta agar hal seperti ini mendapat perhatian Pemerintah Kota Kupang. Kedepan kalau ada instruksi atau surat edaran dari Pemerintah Pusat untuk dijalankan di Pemerintah Kota Kupang agar SKPD terkait cepat ditanggapi sehingga tidak menghambat pembahasan di tingkat badan anggaran,” pintanya.
Sementar Ketua Fraksi PDI Perjuangan,Adrianus Talli dalam kesempatanitu menyoroti sejumlah hal seperti meminta Pemerintah Kota Kupang untuk intensifikasi dan ekstenfikasi sumber-sumber pendapatan daerah dalam rangka mendukung upaya peningkatan PAD melalui berbagai sektor dan potensi yang dimiliki daerah menjadi penting untuk dilaksanakan secara kompherhensif, terarah dan terukur serta berkesenambungan.
Namun demikian, ia mengingatkan agar seluruh data dan hasilnya yang diformulasi dalam data base nantinya menjadi acuan pada tahun anggaran berikutnya.Dengan demikian besaran aloksasi anggaran yang diperuntukkan bagi kegiatan tersebut dapat dirasionalisasikan guna efisiensi.
Selain itu lanjutnya, untuk mendukung upaya optimalisasi pendapatan dari sektor pajak hotel dan restoran, pihaknya mendesak Pemkot Kupang segera menerapkan pajak dengan sistem online.
“Terhadap piutang pihak ketiga yang saat ini menjadi satu komponen dari target pendapatan harus benar-benar diupayakan agar dapat diselesaikan pada sisa tahun anggaran berjalan ini. Perlu ada ketegasan pemerintah terhadap pengusaha wajib pajak yang taat pajak akan mencerminkan wibawa pemerintah di mata masyarakat,” katanya.(rif)

Komentar