oleh

RDP, DPRD NTT Berakhir Ribut, Warga Tetap Tolak Listrik Prabayar

KUPANG, Terasntt.com — Rapat Dengar Pendapat Gabungan Komisi DPRD NTT dengan Manajemen PLN dan masyarakat di gedung DPRD NTT, Senin (21/9/2015) berakhir ribut. Warga yang tidak diberi kesempatan berbicara kecewa dan menolak draf rekomendasikan yang disepakati.
Ketika pimpinan rapat Nelson Batara menutup rapat dan mempersilahkan semua menikmati hidangan yang disiapkan,
Yusak Daka Weni, Abdul dan Lurah Batakte, Kabupaten Kupang, Muri Ratu Koreh, spontan berdiri dan dengan nada tinggi meminta agar DPRD dan PLN menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat terkait mutasi meteran pascabayar ke prabayar.
” Kami sangat kecewa dengan sikap DPR yang tidak mencari solusi untuk masyarakat. Kami merasa ditipu, ada surat penyataan yang sodorkan PLN untuk ditandatangani dan ternyataan setelah dipelajari, itu surat permohonna pelanggan untuk menggantikan meteran. Ternyata ada upaya penipuan. Bahkan ada rekening pascabayar diblokir dengan alasan ada tunggakan ternyata itu cara jitu untuk mengalikan meteran ke prabayar. Intinya kami menolak karena listrik pintar itu tidaj berpihak kepada masyarakat,” tegas, Ratu Koreh.
Sebelumnya kepada pimpinan RDP, Nelson Manara dan Gabriel
Beri Bina dan Menejer PLN Wilayah, Ricard Savkaur, anggota DPR Viktor Lerik meminta agar RDP merekomendasikan pemberhentian pemasangan meteran prabayar agar masyarakat tidak dirugikan.
” Saya minta untuk PLN menghentikan pemasangan meteran pulsa dan dibuat secara tertulis hari ini. Bahwa pemasangan meteran pulsa itu pilihan bukan pemaksaan. Saya akan ambil dana foto copi untuk disebarkan ke seluruh masyarakat di NTT,” tegas Veki.
Demikian juga, Thomas Tiba, bahwa soal pergantian meteran pascabayar dengan prabayar itu adalah internal PLN buka harus dibawa keluar.
” Ada satu hal yang aneh kalau masyarakat terlambat membayar rekening akan diblokir, bahkan pencabutan meteran, sementara pemadaman listrik tanpa pemberitahuan hingga banyak barang eketronilk rusak tidak disikapi,” tegasnya.
Selaku pimpinan RDP, Nelson Batara mengatakan, bahwa masyarakat tidak berhak berbicara karena sudah diwakili anggota DPR, bahkan dia membentak dan menyuruh salah seorang warga yang berbicara agar berhenti.
” RDP khusus untuk DPRD dan PLN untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi di masyarakat,” tegasnya.
Sementara Ricard Savkaur mengatakan, secara internal akan melakukan evaluasi terhadapap pemanfatanan meteran prabayar.
” Kami mengahargai pelanggan yang belum nyaman menggunakan listrik prabayar. Tetapi kita juga perlu menghargai pelanggan yang menyatakan puas menggunakan meteran prabayar itu. Sebagian besar meteran pascabayar sudah dimigrasi. Dari 80.000 lebih pelanggan yang belum migrasi sebanyak 19.000 pelanggan,” tegasnya.
Menurut dia, perbendaan pascabayar dibayar satu kali dalam sebulan dan biaya administrasinya hanya sekali. Sementara meteran prabayar diisi berulang kali dan pembayaran administrasi setiap transaksi.(mas)

Komentar