oleh

Ratusan Pendeta Doakan Tragedi Haji di Mina

BA’A, Terasntt.com — Ratusan Pendeta yang tergabung dalam komunitas Gereja Masehi Injil di Timor (GMIT) beserta tokoh awam Gereja bersekutu dan menggelar doa bersama untuk keselamatan lebih dari 1000 jiwa jemaah haji yang menjadi korban dalam tragedi di Mina Arab Saudi.
Para Pendeta dan tokoh awam Gereja itu tengah menjalankan Sidang Sinode GMIT ke 33 yang digelar di Auditorium Ti’i Langga Kabupaten Rote Ndao sejak 20 September hingga 2 Oktober 2015.
“Persidangan Sinode GMIT ke 33 secara tulus menyampaikan doa dan belangsungkawa yang mendalam atas tragedi kemanusiaan yang dialami jemaah haji di tanah suci. Tuhan pemilik kehidupan menghimbur keluarga yang berduka dan campur tangan dalam seluruh proses pemulihan,” ujar Ketua Komisi I SS GMIT 33 Pdt. Emr. D. Nenotek, S.Th di Auditorium Ti’i Langga Kabupaten Rote Ndao, Rabu (30/9/2015).
Selain itu, pada kesempatan yang sama Pdt. Emeretus Nenotek menyampaikan 12 pesan sidang yang dirumuskan Komisi I yang diketuai Pdt. Emr. D. Nenotek, S.Th dan narasumber Pdt. Marselintje Ay-Touselak, S.Th.
Pesan-pesan sidang itu meliputi berbagai persoalan gereja, masyarakat, bangsa dan negara, yang sedangan mengemuka diantaranya HIV dan AIDS, Narkoba, Korupsi, Human Trafficking, Krisis Lingkungan, Kemiskinan, Demokrasi, Pilkada dan Hak Asasi Manusia.
Selain itu, soal radikalisme, pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang kurang memberi perhatian pada pembangunan yang berkelanjutan dan aspek keadilan antar generasi juga menjadi pesan sidang.
Soal kemiskinan, seperti disampaikan sekretaris komisi I, Pdt. Lia Foes-Lobo, S.Th, tugas GMIT yang penting adalah seperti amanat Yesus dalam Matius 14:16b, “kamu harus memberi mereka makan”. Karena itu, GMIT harus proaktif melibatkan warga gereja yang berpotensi dari berbagai bidang untuk menjadi mitra dalam membangun strategi dan aksi pengentasan kemiskinan.
“Secara institusional menurut hemat kami GMIT harus menjadikan upaya memerangi kemiskinan sebagai tema sentral pelayanannya,” kata Pdt. Lia.
Ia juga menyebutkan, terkait dengan korupsi, bagi dia adalah pelanggaran HAM dan menghilangkan hak-hak masyarakat dalam memperoleh kesejahteraan. Korupsi adalah perbudakan manusia kepada mamon, yang merupakan penyangkalan terhadap Allah yang setia memelihara kehidupan manusia. “Karena itu GMIT harus berdiri paling depan dalam usaha melawan segala bentuk korupsi,” kata Pdt. Lia.
Lebih lanjut dijelaskan, usaha gereja melawan korupsi dilakukan dengan berbagai cara, seperti pejabat gereja, majelis jemaat dan jemaat secara konsisten menunjukkan pola hidup sederhana, jujur, kerja keras, saling berbagi, dan menjadi contoh yang baik dalam pengelolaan anggaran dan aset-aset gereja yang transparan dan bertanggungjawab.
Ketua Umum Panitia SS GMIT 33 Drs. Ibrahim Agustinus Medah di arena sidang mengatakan, seluruh rangkain Sidang Sinode akan berakhir pada tanggal 2 Oktober dan seluruh acara penutupan sudah dipersiapkan dengan matang.
Turut hadir sebagai salah satu peserta Sidang Sinode GMIT, Ketua Komisi V DPR RI Farry Djemi Francis yang masuk dalam nominasi salah satu calon ketua bidang kepengurusan Majelis Sinode yang akan datang.(laurens leba tukan)

Pesan Sidang Sinode GMIT ke 33:

1. Kemiskinan adalah realitas pahit yang adihadapi anggota GMIT hari ini.

2. GMIT sungguh-sungguh prihatin dengan korupsi.

3. GMIT sungguh-sungguh prihatin dengan tingginya kasus perdagangan orang.

4. Pandemi HIV/AIDS dan ancaman narkoba menjadi muush serius yang dihadapi generasi muda GMIT.

5. Wilayah pelayanan GMIT di NTT dan NTB memiliki indeks risiko bencana yang sangat tinggi.

6. Menyikapi pergumulan ekologi

7. Menghadapi perubahan iklim dan pemanasan global.

8. Menyongsong pilkada serentak pada 9 Desember 2015, GMIT menjauhkan diri dari godaan menggunakan simbol-simbol gereja.

9. Perbatasan adalah beranda atau teras depan NKRI.

10. GMIT memandang bahwa kawasan pesisir laut adalah sumber daya ekonomi yang penting dan strategis.

11. GMIT mencermati sungguh-sungguh MEA 2015 yang sudah di depan mata.

12. GMIT menyambut gembira kebijakan pemerintah melalui penerapan UU Desa nomor 6 tahun 2014. (leba)

Komentar