Home Profil Rakyat Kecil Minta Makan

Rakyat Kecil Minta Makan

1054
0
SHARE

Oleh: Agustinus Siswani Iri
Rohaniawan Keuskupan Larantuka
Tinggal di Bandung.

VIRUS corona atau covid 19 merebak pertama kali di Wuhan, tepatnya Pasar Ikan Huanan, pada 31 Desember 2019. Sejak saat itu hingga saat ini, 722.435 orang di seluruh dunia terjangkit dan 33.997 orang meninggal seperti tercatat dalam situs CSSE John Hopkins University.

Dunia menghadapi krisis global. Krisis kematian akibat virus corona tetapi juga krisis ekonomi. Covid 19 telah menghasilkan krisis finansial 2020 yang parah. Hingga Maret 2020, tercatat saham dunia rata-rata jatuh hingga 25%. Goldman Sachs memperkirakan PDB Amerika Serikat akan menciut sekitar 24% pada kuartal mendatang. Dalam situasi seperti itu tidak akan ada orang yang berani investasi, membuka usaha baru, sehingga pemotongan suku bunga sekalipun tidak akan membesarkan keberaniannya. Pukulan pada dunia perbankan global ini akan lebih parah lagi apabila orang melakukan penarikan dana besar-besaran untuk berjaga-jaga dalam situasi tak menentu yang berkepanjangan. Inilah krisis terbesar yang terjadi pada generasi milenial ini.
Indonesiapun tidak luput dari virus corona. Covid 19 telah menelan begitu banyak korban dan merusak ekonomi nasional.

Pemerintah Indonesia dalam menghadapi wabah virus corona menerapkan sosial distancing, menghimbau masyarakat untuk kerja dari rumah, beribadah dari rumah dan mematuhi aturan kesehatan. Dalam menjaga kesehatan warganya, pemerintah memasang ratusan juta kamera yang mengenali wajah dan mewajibkan orang untuk memeriksa, melaporkan suhu tubuh serta kondisi tubuh mereka.

Negara pada kesempatan ini tidak hanya dengan cepat mengidentifikasi suspect pembawa virus corona, tetapi juga melacak pergerakan mereka dan mengidentifikasi siapa saja yang berhubungan dengan mereka. Sejumlah aplikasi seluler memperingatkan warga tentang kedekatan mereka dengan pasien yang terinfeksi. Semuanya ini mesti diapresiasi. Kebijakan pemerintah pusat terakhir ini adalah mengeluarkan perintah pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Menurut Pakar Hukum Tata Negara, Reffly Harun, jika pemerintah menerapkan kebijakan karantina wilayah, maka maka harus menanggung dan menjamin kebutuhan pokok masyarakat. Itu perintah undang undang. Tetapi jika menerapkan PSBB, pemerintah tidak berkewajiban untuk menanggung kebutuhan pokok masyaeakat.

Hemat saya pemerintah dalam situasi sekarang mestipun tidak menerapkan lock down atapun karantina wilayah dan lebih memilih menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), harus memperhatikan perut rakyat miskin dengan memberi rakyat makan. Kondisi perekonomian masyarakat kecil dalam situasi pandemi virus corona sangat memprihatinkan.

Bicara ekonomi bukan bicara soal benda tetapi sebuah proses yang hanya ada dalam gerak. Ketika sirkulasi berhenti maka nilai ekonomi akan lenyap dan keseluruhan sistem ekonomi juga menjadi runtuh. Tidak ada ekonomi tanpa gerak. Ketika kita kerja dari rumah maka bagaimana nasib keluarga para tukang ojek, pengamen, buruh, pengemis dan para petani dan nelayan yang mencari sehari untuk makan sehari.
Mungkin mereka sekarang sedang mati kelaparan. Kita juga tidak bisa membayangkan padi-padi tumbuh dan terpanen dengan sendirinya karena para petani kerja dari rumah. Kita tidak bisa membayangkan mie instan terproduksi, terkemasi dan terantar ke toserba dengan sendirinya karena para buruh kerja dari rumah. Kondisi rakyat semakin menderita dan semakin sulit untuk memenuhi isi perut keluarganya. Situasi dan kondisi semakin parah.

Masyarakat kini bertahan hidup dengan menahan lapar tanpa bantuan pemerintah daerah dan pusat. Dampak virus corona semakin dirasakan masyarakat, terutama mereka yang berpenghasilan pas pasan atau kaum marginal. Di masa corona ini juga perbedaan antara takut dan malas menjadi begitu tipis ditengah masyarakat. Takut kena corona dan malas bekerja merupakan dua hal yang sulit untuk dibedakan. Dengan begitu kerja dari rumah lama kelamaan akan menjadi tidur-tiduran di rumah. Dengan tidur di rumah sendiri secara berjamaah selama berbulan-bulan akan mendatangkan keruntuhan ekonomi dan kematian manusia akibat kurangnya pasokan makanan.

Fenomena memberi makan warga terlihat pada saat Pemilu. Para caleg atau calon pemimpin beramai ramai memberi sembako kepada warga. Fenomena ini tumbuh bagaikan jamur. Pembagian dilakukan bukan dalam situasi darurat tetapi situasi normal. Untuk itu maka dalam situasi darurat corona ini bantuan langsung tunai mesti dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat kecil. Pemerintah mesti mencari cara bagaimana agar masyarakat mau berada di rumah dan menjamin kebutuhan mereka selama bertahan hidup di rumah. Dengan memberi makan warga dalam situasi pandemi ini maka negara melindungi warganya.

Hal ini ditegaskan dalam pembukaan UUD 1945 mengatakan bahwa negara melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Dan juga pasal 33 Ayat 3 UUD 1945: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Disini jelas negara mesti melindungi masyarakat dari kematian akibat covid 19 dan kematian akibat rasa lapar atau kekurangan makanan.(*)

Berikan Komentar Anda.