Home Daerah Publikasi Bentuk Pengawalan Dana Desa

Publikasi Bentuk Pengawalan Dana Desa

985
0
SHARE
Foto : Istimewa

KUPANG, Terasntt.com — Biro Hubungan Masyarakat (Humas) Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) kembali menggelar rapat Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) untuk menyikapi peran kehumasan dalam pemerintahan. Kegiatan tingkat Provinsi yang dibukan Karo Humas NTT, Semuel Pakereng ini berlangsung di Hotel Romyta Kupang, Kamis (5/10/2016), pagi.

Bakohumas menggandeng Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Provinsi NTT, mensosialisasikan tentang pengelolaan dan pengawasan Dana Desa.

Pada kesempatan tersebut Semuel Pakereng, menjelaskan pentingnya publikasi menyeluruh Program Pemerintah, termasuk pengelolaan Dana Desa.

“ Masyarakat desa perlu mengetahui secara baik, besarnya perhatian pemerintah kepada mereka. Aparatur Negara (Sipil, TNI/Polri), juga perlu memahami ini secara baik. Saya berharap, peserta forum ini juga dapat menjadi informan yang tepat, untuk turut mengawasi pengelolaan Dana Desa tersebut. Mari kita mengambil peran sesuai kewenangan masing-masing, untuk mendukung pembangunan di desa. Ikut ambil bagian, bersama-sama membangun NTT, mulai dari desa,” kata Pakereng sambil mengucapkan Dirgahayu TNI yang ke 71.

“ Melalui forum ini, saya berharap agar hasil diskusi nanti dapat mengungkap persoalan – persoalan pengelolaan Dana Desa, alternatif solusi juga rekomendasi, yang bisa diteruskan kepada Pemerintah Pusat. Alokasi anggaran pusat ini, diamanatkan penggunaannya untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, sesuai kebutuhan prioritas masyarakat setempat. Pengawalan yang diharapkan, adalah dalam bentuk pembinaan, sesuai kewenangan dan fungsi kita masing-masing, untuk mencegah penyalahgunaannya,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Provinsi NTT, Gili Yoseph, selaku narasumber, menjelaskan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN. Berbeda dengan Alokasi Dana Desa (ADD), yang bersumber dari APBD.

Penganggaran dan alokasinya diperuntukan langsung bagi kepentingan masyarakat desa. Penyalurannya, melalui transfer ke APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinanaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Pada intinya, alokasi anggaran tersebut merupakan wujud Rekognisi (pengakuan, penghargaan) Negara kepada Desa. Fungsi pengawalan yang dimaksud, adalah dalam bentuk preventive control, diutamakan melalui pembinaan.

Tujuannya, lanjut Gili pencegahan dalam penyalahgunaan. Sedangkan sasaran dari dana tersebut adalah lembaga dan masyarakat desa.

Dalam penjelasan normatif, Gili mengurai beberapa ketentuan teknis sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa.

Secara filosofis, dana desa hadir untuk mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan.

Selain itu, juga kata Gili untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subyek dari pembangunan.

Beliau bahkan menyebutkan kesiapan pemerintah mendukung desa, melalui pemanfatan aneka hasil Teknologi Tepat Guna, yang bisa digunakan di level industri rumah tangga.

“Mari kita buang ketakutan aparatur desa tentang sanksi pidana, calon tersangka atau semua pemikiran dan pendapat yang bernuansa negatif. Kita dukung mereka, agar pengelolaan dana desa tertib dan taat pada ketentuan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat,” tegasnya begitu semangat.

Suasana forum semakin hangat, dalam sesi diskusi. Para audiens begitu antusias merespon informasi yang disampaikan narasumber. Beberapa pertanyaan, pernyataan juga saran dilontarkan oleh setidaknya enam orang peserta.

Yulius, salah-satu orang peserta, berharap agar dengan bertambahnya uang di desa, dapat juga dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan Kepala Desa bersama perangkatnya, tidak saja untuk masyarakat lokal.

Ia menganggap ini penting, agar tidak terjadi penyimpangan pengelolaannya.

“Kesejahteraan Kepala Desa dan perangkatnya juga perlu diperhatikan, dengan adanya tambahan penghasilan setiap bulan misalnya, supaya tidak lagi ada alasan penyimpangan oleh perangkat desa. Untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, saran saya agar dibuka perkebunan desa berjangka panjang. Masyarakat NTT harus diarahkan untuk budidaya tanaman, yang bisa dinikmati setiap waktu, tidak hanya menunggu hasil tanaman musiman saja. Diantaranya pengembangan tanaman kelor,” ungkapnya.

Atas nama Biro Humas Setda Provinsi NTT, Lidya Dunga Poety, selaku moderator ketika menutup diskusi pada pertemuan itu, dengan mengucapkan terimakasi untuk partisipasi semua pihak.

“Mari Kita bersama-sama melakukan pengawalan Dana Desa, dengan meningkatkan koordinasi antara semua pihak baik Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten, agar pemanfaatannya optimal, berjalan sesuai perencanaan partisipatif, dengan menempatkan masyarakat sebagai subyek utama pembangunan,“ pungkas Kepala Bagian Pelayanan Kemasyarakatan dan Hubungan Kelembagaan Masyarakat di Biro Humas NTT itu.

Kegiatan itu dihadiri oleh perwakilan seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT, Unsur Humas TNI/Polri juga Humas BUMN dan BUMD. Hadir pula Kabag Humas dan Protokol Kabupaten TTU, Erwin Taolin, bersama staf, yang berniat menyelenggarakan kegiatan sejenis di daerahnya.(*/mas)

Berikan Komentar Anda.