Home Profil PSBB Dapat Menghentikan Penyebaran Covid-19

PSBB Dapat Menghentikan Penyebaran Covid-19

1217
0
SHARE

Oleh: Agustinus Siswani Iri
Rohaniawan Kampung
Tinggal Bandung

Kupang, teras-ntt.com — BANYAK warga masyarakat yang tidak patuh pada kebijakan sosial distancing dari pemerintah Indonesia dalam menekan penularan pandemi Covid-19.

Menurut data yang dimuat di Beranda Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, sampai tanggal 10 Mei 2020 jumlah orang yang positif terpapar virus corona di Indonesia sebanyak 14.032, yang meninggal dunia sebanyak 973 dan yang sembuh 2.698 orang. Jumlah warga yang terpapar virus corona yang begitu banyak memperlihatkan bahwa masih banyak warga masyarakat kurang menjaga jarak dan tidak semua orang menggunakan masker bila bepergian.

Perilaku masyarakat masih menunjukan rendahnya tingkat disiplin selama pandemi ini. Kepolisian Republik Indonesia telah mencatat sebanyak 258.168 kali membubarkan kerumunan massa selama pandemi Covid-19. Jumlah pembubaran kerumunan massa ini disampaikan melalui siaran langsung di akun instragram Divisi Humas Polri yang dimuat di Kompas com 17 April 2020.

Melihat masyarakat yang masih tidak disiplin dengan tidak menjaga social distancing maka pemerintah Indonesia membuat kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai kekuatan hukum memaksa bagi warganya untuk dapat menghentikan penularan virus corona.

Kebijakan pemerintah Indonesia terkait social distancing pada masa pandemi Covid-19 ini dikatakan cukup gagal. Kegagalan kebijakan pemerintah terkait social distancing ini disebabkan oleh salah satu faktornya adalah masyarakat belum mematuhi kebijakan tersebut.

Media online Infobrand id pada 13 April 2020 memuat hasil survei online yang dilakukan oleh Alvara Research Center terkait tingkat kedisiplinan dan partisipasi masyarakat dalam menjalankan social distancing.

Dari hasil survei Alvara Research Center menunjukan bahwa hanya 8,3% menilai bahwa semuanya benar-benar patuh, 38,7% menilai sebagian kecil mengikuti, 50,2% menilai sebagian besar mengikuti, dan 2,6% menilai tidak ada yang mengikuti dan ada 0,2% menjawab tidak tahu.

Dari data yang disampaikan oleh Alvara Research Center ini terlihat jelas bahwa publik menilai tingkat kedisiplinan dan partisipasi warga dalam menjalankan social distancing di lingkungan mereka cukup rendah.

Melihat kegagalan penerapan social distancing maka pemerintah Indonesia menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai kekuatan hukum memaksa. Pemberlakukan PSBB ini dilatarbelakangi oleh kedaruratan kesehatan masyarakat yang sangat meresahkan terkait penularan Covid-19 dan dianggap sebagai kejadian yang luar biasa, sehingga diperlukan berbagai upaya yang luar biasa.

PSBB ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tertanggal 31 Maret yang merupakan turunan dari Undang Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Adapun teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tertanggal 3 April 2020. Sifat dari PSBB ini adalah memaksa (dwingenrecht) yang berarti tidak dapat disimpangi, wajib dipatuhi dalam kondisi apapun, jika dilanggar dalam kondisi apapun pasti dikenakan sanksi.

Penerapan PSBB sudah terjadi di beberapa wilayah dan dapat berhasil membatasi pergerakan warga yang berakibat pada penurunan penularan Covid-19. Pembatasan Sosial Berskala Besar telah dilakukan di 4 Propinsi dan di 22 Kabupaten/Kota. Penerapan PSBB di beberapa wilayah yang disetujui oleh Presiden Jokowi telah menuai hasil yang baik. Propinsi DKI Jakarta merupakan salah satu contoh propinsi yang berhasil dalam penerapan PSBB.

Keberhasilan ini terlihat dari data yang disampaikan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Indonesia yang diberitakan oleh Kompas com pada 28 April 2020.

Berdasarkan data dari TGTPP tersebut tercatat terakhir pada 15 April 2020 penambahan kasus baru Covid-19 menunjukan jumlah tertinggi yakni 223 orang yang terpapar dan setelah pemberlakukan PSBB hanya tercatat penambahan kasus baru di DKI Jakarta 65 orang. Penambahan kasus hanya 65 orang ini menunjukan keberhasilan penerapan PSBB jika dibandingkan dengan kebijakan social distancing sebelumnya jumlah yang terpapar begitu banyak.

Jumlah penurunan kasus Covid-19 di DKI Jakarta ini terjadi secara perlahan-lahan sejak 26 April 2020. Menurut Ketua Gugus Tugas Covid-19 Indonesia Doni Monardo, perlambatan penularan di DKI Jakarta ini terjadi karena penerapan PSBB telah berjalan dengan baik.

Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) merupakan aturan memaksa terhadap warga masyarakat. Kekuatan hukum memaksa ini merupakan kunci keberhasilan dalam penularan Covid-19. PSBB ini dapat berhasil bila ada ketegasan dari pelaksanaan kekuatan hukum memaksa dan didukung oleh kedisliplinan publik dalam melaksanakan PSBB. Propinsi DKI Jakarta merupakan salah satu contoh propinsi yang berhasil menerapkan PSBB dan dapat menurunkan penyebaran Covid-19.

Atas keberhasilan dari PSBB di DKI Jakarta ini maka dianjurkan agar PSBB juga diterapkan di propinsi lain di Indonesia yang telah terpapar virus corona karena PSBB merupakan kekuatan hukum memaksa untuk membatasi pergerakan warga.

Pembatasan pergerakan warga ini bertujuan untuk menyelamatkan warga dari kematian akibat Covid-19. Salus populi suprema lex esto, keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi.(*)

Berikan Komentar Anda.