Home Daerah Prof Kameo : Kemiskinan Di NTT Tinggi Karena Salah Urus

Prof Kameo : Kemiskinan Di NTT Tinggi Karena Salah Urus

694
0
SHARE

Rapat koordinasi persiapan dan evaluasi penanganan kemiskinan dan stunting zona Timor di Hotel Bahagia II Soe (foto istw)

Soe, teras-ntt.com — Profesor Danial Kameo mengatakan, bahwa kemiskinan di NTT masih tinggi karena salah urus. Tidak memanfaatkan sumber daya yang ada dan tidak menggunakannya.

Untuk itu perlu dicari tahu bagaimana cari mengelola, memanfaatkan sumber daya yang ada.

” Saya katakan demikian karena telah melakukan penelitian hingga sampai pada kesimpulan ini. Sebenarnya kita tidak kekurangan tapi berlebihan, karena masih ada makanan busuk dalam kebun. Itu salah satu hal kecil,” tegas Kameo ketika memberikan materi saat rapat koordinasi persiapan dan evaluasi penanganan kemiskinan dan stunting zona Timor di Hotel Bahagia II Soe, Jumat (21/02/2020).

Menurutnya, kemiskin di Indonesia dihitung BPS berdasarkan jumlah pengeluaran. Dan di NTT garis kemiskinan dihitung Rp 383.000 dikalikan jumlah anggota keluarga rata – rata 4,6 hasilnya Rp 2,2 jutaan artinya jika ada keluarga yang tidak menghasilkan uang sebesar itu maka tergolong miskin.

Karena itu Pemerintah adalah salah satu stakholder penanggung jawab selain masyarakat, lembaga pendidikan, dunia usaha, media harus berkolaborasi untuk menghandle setiap masalah guna mencapai tujuan bersama sedangkan masalah Stunting harus dipotong dari hulu.

Diharapkannya dari hasil rakor tersebut di bentuk tim untuk segera bekerja dengan inventarisasi masalah seperti penerima PKH sudah tepat sasaran atau belum, Eradikalisa ibu hamil, Pustu dan posyandu jadi satu satunya one stop service.

Demikian juga Kepala Bappeda TTS Gede Witadharma mengatakan, bahwa angka kemiskinan di TTS 28,03 persen sedangkan angka Stunting 41,81 persen.

Untuk menangani kemiskinan dan Stunting, Bappeda mensiasati dengan inovasi sumur resapan, PMTKB, perangkat daerah punya daerah binaan sendiri, menggerakkan masyarakat menanam sayuran,Taskin pemandu, menambah hari kerja petani dan konservasi. Bahkan penanganannya setiap desa wajib mengalokasikan dana desa sebesar Rp 20 persen.

Sementara Asisten I Setda NTT Mikael Fernandez ketika membuka kegiatan yang melibatkan Pemerintah Kabupaten Kupang, Kota Kupang, TTS ,TTU , Belu dan Malaka serta tokoh agama dan staf khusus gubernur mengatakan, setelah kegiatan akan dibentuk brigade untuk mengeksekusi sampai tingkat bawah karena saat ini NTT tertinggi ke 3 Stunting dan urutan ke 5 daerah miskin.(sys)

Berikan Komentar Anda.