oleh

PLN Dituding Gelapkan Meteran Pasca Bayar

KUPANG, Terasntt.com– Kebijakan Perusahan Listrik Negara (PLN) yang mewajibkan konsumen bermigrasi dari meteran pasca bayar ke pra bayar masih menyisahkan sejumlah persoalan.
Kebijakan controversial PLN itu setidaknya mendapat penolakan warga Kota Kupang dan berujung pada keputusan bersama antara DPRD NTT dengan PT.PLN wilayah NTT untuk penghentian sementara pemasangan meteran yang disebut Menko Martim, Rizal Ramli tersebut sebagai upaya lain dari praktek korupsi.
Kontroversi lainnya dibalik kebijakan tersebut yakni soal pengambilan meteran pasca bayar secara paksa oleh pihak PT.PLN saat menggantikan meteran di rumah warga ke meteran pra bayar.
Pemerhai sosial kemasyarakatan, Anselmus G. Djogo kepada Terasntt.com, Selasa (29/9/2015) membeberkan sejumlah kejanggalan dari pergantian meteran tersebut.
Kepada wartawan ia mengaku janggal dengan ulah pihak PT.PLN yang merampas secara paksa meteran pasca bayar milik konsumen saat dilakukan pergantian dengan meteran pra bayar.
“Meteran pasca bayar itu kan dibeli. Misalnya ada yang dulunya membeli meteran pasca bayar seharga Rp1,3 juta, saat pergantian ke meteran token, meteran lama mereka bawa tanpa alasan yang jelas,” katanya.
Menurutnya, meteran yang digantikan itu merupakan milik konsumen dan semestinya tidak diambil begitu saja oleh pihak PT.PLN.
“Meteran itu kan milik konsumen. PLN jangan menggelapkan barang milik konsumen,” tandasnya.
Djogo kuatirkan, pihak PT.PLN mengambil meteran tersebut untuk selanjutnya dijual kembali ke pihak lain.
“Kalau meteran itu tidak bermanfaat semestinya dikembalikan ke pemiliknya bukan dirampas secara paksa oleh PT.PLN. Itu kan pencurian namanya,” kata Djogo.(bet)

Komentar