oleh

PHK Dengan PT SIM Pemprov NTT Kehilangan Sumber PAD Rp 1 M

Kupang, teras-ntt.com — Terjadi pemutusan hubungan kerja antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur  dengan PT Sarana Investama Manggabar (SIM) berujung pada pengambilalihan pengelolaan Hotel Plago Labuan Bajo secara sepihak. Temuan BPK hal tersebut tidak sesuai dengan Akta Perjanjian  kerjasama pemanfaatan dan Bangun Guna Serah (BGS) yang ditandatangani kedua belah pihak. 

Akibatnya pemerintah kehilangan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebasar Rp 1.020.000.000 ; Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur berpotensi digugat secara hukum dan pada akhirnya Pemerintah Daerah mengalami kerugian yang lebih besar akibat penelantaran aset berupa tanah dan hotel di Labuan Bajo oleh PT Flobamor karena tidak mampu mengelolanya. Hal ini dikarenakan  

Hak Guna Bangunan atas Hak Pengelolaan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur masih atas nama PT SIM.

Demikian sikap Fraksi Golkar DPRD NTT dalam pemandangan umum yang dibacakan Gabriel Manek pada sidang paripurna LKPj Gubernur NTT tahun 2020, Selasa (8/6/2021) malam.

Oleh karena itu, lanjut Gabriel Manek Fraksi Partai Golkar menyarankan, sesuai rekomendasi BPK, agar Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur segera mengambil langkah-langkah penyelesaian dengan PT SIM berdasarkan akta perjanjian kerjasama yang ada.

Selain itu dalam pemandangan umum tersebut itu juga menyatakan, bahwa hak keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang kurang dibayar: oleh PT Jamkrida senilai Rp 1.482.398.228,83  yang oleh BPK ditemukan sebagai dividen hak Pemerintah Provinsi  Nusa Tenggara Timur; dan oleh Bank NTT senilai Rp 186.787.500, yang merupakan bunga deposito Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan perjanjian special rate, namun tidak dibayar  oleh Bank NTT.(mas)

Komentar