oleh

Perubahan Dokumen Anggaran, Kadis PRKP Kota Kupang: Dinas Siap Bertanggung Jawab

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PRKP) Kota Kupang, Ir. Cornelis Isak Benny Sain

Kupang, teras-ntt.com — Terkait perubahan anggaran rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dari Rp 10 juta/unit menjadi Rp 40 – 50 juta per/unit  menuai kritik dari Komisi III  DPRD Kota Kupang. Dewan menduga pemerintah telah melakukan perubahan dokumen anggaran secara sepihak. 

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PRKP) Kota Kupang, Ir. Cornelis Isak Benny Sain, saat dikonfirmasi teras-ntt.com di ruang kerja, Senin (5/10/2020) menjelaskan, bahwa pihaknya siap bertanggung jawab dan tidak ingin berpolemik berkepanjangan tetapi kembali kepada hasil akhir, disetujui  atau tidak  dengan catatan sebagai eksekutor dalam hal ini dinas siap bertanggung jawab. 

“ Dinas siap bertanggung jawab. Kami tidak mau berpolemik terlalu jauh dan berkepanjangan. Tapi kembali lagi pada hasil akhir dengan catatan bahwa sebagai eksekutor dalam hal ini dinas siap bertanggung jawab,”ujar Benny yang juga mantan kadis PU Kota Kupang ini.  

Menurutnya, fakta di lapangan  menunjukkan masih banyak masyarakat yang tidak bisa menerima bantuan sepuluh juta karena kondisi rumah dan kemampuan ekonomi di tengah pandemi saat ini. Dan tidak semua orang  bisa melakukan swadaya secara bersamaan dengan anggaran ini. Pihaknya tidak menaikan anggaran. Pagu anggaranya masih tetap. Hanya cara penangananya berbeda.

 “ Teman – teman bisa melihat apa yang kami kerjakan ini. Walaupun jumlahnya berkurang tapi daya dobraknya lebih nyata. Itu yang penting. Jadi kami tidak mengikuti perencanaan awal karena faktanya masih banyak orang tidak bisa menerima bantuan Rp 10 juta dengan kondisi rumah dan kemampuan ekonomi saat ini. Tidak semua orang bisa  melakukan swadaya dengan anggaran ini. Jika kesempatan ini kita tidak berikan , bagaimana  masyarakat bisa tinggal di tempat yang masih belum layak. Misalnya saya kasih sepuluh juta di rumah yang orang sudah tinggal tapi belum ada plester. Artinya lebih baik kita rens kembali tapi dengan catatan bahwa karena  ini sangat bervariasi kita sangat proporsional. Rp 50 juta itu rehab  bangun  baru, Rp 20, 30 jutanya rehab berat. Rehab berat ini kita katakan bangun baru karena hampir tidak mungkin karena rusak berat. 20 persen itulah kita alokasikan untuk swadaya benahi rumah yang belum diplester, plafonnya rusak supaya tidur tidak berdebu. Rumah yang berdiri kayu, hanya di kasih dinding tapi tidak ada fondasi, bebaknya sudah  reot, atapnya daun  tidak mungkin kita kasih sepuluh juta. Kita melihat fakta. Bukan berarti kita mengabaikan semuanya. Tidak. Kita siap bertanggung jawab dengan fakta itu. Saya kira kita bisa sama – ama tinjau lapangan dan mengambil hikmahnya . Dan saya yakin kita pasti tersentuh hatinya dengan sisi humanis kita sebagai sesama manusia yang saling membantu,” ungkap Benny

 Sementara jumlah rumah yang telah dibangun, lanjut Benny sekarang sudah memasuki rumah yang ke 32 dan sedang di rehab di Kelurahan Nunbaun Delha, Kecamatan Alak, Kota Kupang. 

” Rumah yang ke 31 sudah jadi. Sekarang sudah berjalan  rumah yang ke 32 di Kelurahan Nunbaun Delha, Kecamatan Alak, Kota Kupang,”kata Benny.

Lebih lanjut, Benny menyebutkan bahwa rumah merupakan salah satu urusan pemerintah karena rumah juga sebagai tempat pembentukan karakter dan aset untuk membangun ekonomi keluarga. 

” Rumah ini salah satu urusan pemerintah dan  tempat pembentukan karakter. Bagaimana mungkin anak bisa belajar jika keadaan  rumah tidak nyaman. Dalam artian kondisinya tidak layak untuk di tempati. Rumah juga jadi aset. Jadi ketika kita bangun  rumah, dia pung tanah sudah ada, ada surat-suratnya, dia bisa pinjam di KUR untuk bisa buka usaha kios atau lainnya untuk menopang ekonomi. Karena baginya  hidup di dunia ini bukan sekedar kita berdaptasi dengan dunia tapi berbuat nyata supaya mendatangkan perubahan,” tandasnya.

Sementara itu, berbagai tanggapan dari kalangan masyarakat terkait program bedah rumah dan perubahan anggaran dari Rp 10 juta menjadi Rp 40 – 50 juta/rumah ini. Ada yang setuju, ada pula yang kurang setuju atas perubahan qnggaran. Ada juga yang memberikan pendapat yang berbeda. 

Salah satu warga Kota Kupang, Yusuf, saat di wawancara terkait perubahan anggaran bedah rumah ini, mengatakan untuk perubahan anggaran mestinya di komunikasikan dengan mitra pemerintah di DPRD sehingga terjalin komunikasi yang efektif, sekalipun dalam perjalanan ada perubahan. Karena semuanya bermuara kepada masyarakat untuk rumah yang layak huni. Untuk itu, pemerintah dan DPRD kota harus terus bersinergi lagi membangun kemitraan yang kuat demi perubahan Kota Kupang,” ujarnya.

Sebelumnya diberitakan Pemerintah Kota Kupang melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PRKP), saat ini tengah melaksanakan  Program Bedah Rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Anggaran bedah rumah ini, oleh Pemerintah Kota yang semula Rp 10 juta per/unit, diubah  menjadi  Rp 40 – 50 juta per/unit. 

Hal ini di tanggapi  oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang, Komisi III  sekaligus  Badan Anggaran (Banggar), Adrianus Talli, menilai Pemerintah Kota Kupang telah mengubah dokumen anggaran secara sepihak. 

Dalam dokumen Anggaran  Murni tahun 2019 lalu, disepakati bahwa anggaran Rp 10 juta/rumah  dengan target 250 unit rumah setelah anggaran di rasionalisasi dari Rp 5 milyar menjadi Rp 2,5 milyar. Namun dalam perjalanan  pemerintah Kota Kupang  melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PRKP)  merubahnya menjadi satu unit rumah senilai Rp 40 – 50 juta/unit. 

Pihaknya pun tidak mengakui dengan perubahan yang dilakukan Pemerintah Kota Kupang  secara sepihak tanpa melibatkan dan berkoordinasi dengan DPRD. 

 ” Kami tidak mengakui apa yang sudah dikerjakan pemerintah, itu urusan pemerintah. Sikap komisi jelas. Sehingga dalam laporan komisi itu kami menyatakan bahwa , kami tidak ikut bertanggung jawab seandainya suatu  saat ada persoalan hukum terkait perubahan itu. Kami konsisten dengan apa yang sudah ditetapkan pada anggaran  murni yang lalu karena pemerintah tidak pernah bangun komunikasi dengan kami di komisi yang bermitra dengan dinas PRKP,” tegasnya.(ran)

Komentar

Berita Terbaru