Home Ekbis Permendagri 70 Tentang SIPD Disosialisasikan

Permendagri 70 Tentang SIPD Disosialisasikan

218
0
SHARE

Sosialisasi Permendagri 70 Tentang SIPD di Berlin Hotel (foto faris)

Kupang, teras-ntt.com — Dirjen Bina Keuangan Daerah Bekerja saman dengan Pemerintah Provinsi NT mensosialisasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Kegiatan tersebut berlangsung di Swiss Belinn Kristal, Rabu (19/2/2020).

Kegiatan ini dihadiri Dirjen Bina Keuangan Daerah, Kemendagri, Drs. Syarifuddin, M.M dan sejumlah pejabat, sejumlah pimpinan OPD, perwakilan pemerintah dari kabupaten/ kota se- NTT.

Ketika membuka acara tersebut, Sekda NTT, Ben Polo Maing menyampaikan, bahwa Pemerintah Daerah (pemda) wajib menyiapkan informasi pembangunan dan informasi keuangan daerah baik secara internal maupun eksternal.

” Informasi secara eksternal disampaikan kepada masyarakat.” ujarnya.

Menurut Polo Maing, dengan adanya UU 23/2014, tentang pemda mengamanatkan, bahwa pemerintah wajib meyiapkan informasi perkembangan pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah.

” Untuk informasi-informasi ini harus berfungsi secara internal dan eksternal. Secara eksternal kepada masyarakat.
Pemda juga wajib mengelola ini dalam sebuah sistem informasi pemerintah daerah,” katanya.

Menurutnya UU Nomor 23 tahun 2014, bahwa informasi pemerintah daerah juga wajib diumumkan kepada masyarakat dan dilaporkan kepada kementerian.

Polo Maing mengatakan, pengaruh revolusi industri 4.0 dan kemajuan teknologi, di era ini pemerintah juga perlu menyesuaikan dengan kondisi tersebut.

” Pemerintah daerah perlu beradaptasi dengan responsif, pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien, karena itu pola kerja pemerintah harus dinamins dan terus melakukan perubahan sesuai perkembangan teknologi,” katanya.

Ia juga berharap agar peserta sosialisasi dapat menggunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya.

” Karena di era informasi yang terbuka dan kemajuan teknologi yang luar biasa, hal yang tidak terjadi pun dipercaya publik, bahwa hal itu terjadi, artinya perlu mengelola informasi publik secara baik,” harap Polo Maing.

Sementara Syarifuddin mengatakan, dengan perkembangan teknologi saat ini maka pemerintah perlu melakukan berbagai kegiatan untuk menyikapinya.

” Permendagri ini mengatur soal bagaimana informasi perintah daerah dan informasi keuangan daerah,” ucap Syarifuddin.

Bicara APBD, lanjutnya ada struktur utama, yakni pendapatan, belanja dan pembiayaan. Tapi adanya Pemendagri 70/2019 ini ada sedikit perubahan. Karena itu untuk mensinkronkan hal ini Kemendagri mengeluarkan sebuah aplikasi sehingga kedepan harus satu data dan satu sistem.

Demikian juga Kepala BKD, Zakarias Moruk mengatakan, dengan adanya Permendagri No 70/2019, perlu untuk disosialisasikan.

Menurut Zakarias, kegiatan ini bertujuan menyamakan persepsi dan meningkatkan pemahaman SKPD dalam pengelolaan keuangan serta teknik pengumpulan data.(fs)

Berikan Komentar Anda.