oleh

Perlu Pengawasan Ketat Terhadap Pengelolah Parkir

Pengelolah Parkir Nakal

Kupang, teras-ntt.com — Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang diminta mengawasi secara ketat para pengelolah parkir yang kerap melakukan tindakan ilegal sebagaimana pengeluhan masyarakat selama ini. Para pengelolah wajib diberikan sanksi tegas sampai ke pemutusan hubungan kerja jika terbukti melakukan pungutan liar.

Anggota Komisi II DPRD Kota Kupang, Ardi Talli mengatakan, Dinas Perhubungan Kota perlu melakukan langkah-langkah tegas apabila para pengelolahnya melakukan pungutan liar. Pernyataan Ardi Tali ini menyusul keluhan masyarakat terhadap para pengelolah parkir.

Para pengelolah parkir, atau petugas di lapangan kerap tidak memberikan karcis parkir kepada masyarakat. Juga menagih di atas ketentuan pembayaran. Masyarakat kerap diminta uang parkir Rp 2.000, padahal harga karcis hanya sebesar Rp 1.000.

” Dinas terkait perlu melakukan pengawasan secara ketat terhadap oknum pengelolah parkir ini, bila kedapatan maka perlu diberi sanksi tegas, bila perlu dipecat,” kata Ardi Tali.

Adi Talli menyarankan masyarakat juga wajib protes kepada pengelolah parkir jika tidak diberikan karcis saat membayar. Masyarakat juga bisa melaporkan langsung ke Dinas terkait agar bisa ditindak para pengelolahnya.

Adi Talli memastikan, setiap pungutan yang dilakukan pemerintah harus ada dasar hukumnya, untuk itu wajib dilaksanakan. Masyarakat tentu juga paham jikalau pajak diberikan itu kemudian masuk PAD dan selanjutnya dimanfaatkan untuk kepentingan banyak orang.

Salah satu warga, Goris, mengeluh terkait parkiran di Kota Kupang. Dia mengaku kecewa lantaran sering kali tidak diberikan karcis. 

” Sering mereka buat sesuka hati. Saat kita parkir tidak ada yang jaga. Tapi saat kita mau jalan tiba-tiba tiup lifrik dan ada tukang parkir mendekat. Tidak ada karcis juga,” katanya.

Pengakuan yang sama diungkapkan Maria, yang dijumpai di parkiran taman Nostalgia. Dirinya meminta pemerintah menertibkan pengelolaan parkiran di Kota Kupang lantaran tarif parkir yang dibayar tak sesuai dengan nominal yang tertera dalam karcis.

” Dalam karcis tulis roda dua seribu rupiah. Tapi bayar dua ribu. Jadi pemerintah tolong tertibkan karema pasti ada aturannya,” katanya.

Sementara Kepala Dinas Perhubungan Kota Kupang, Bernadus Mere, dikonfirmasi terpisah meminta masyarkatat melakukan protes langsung kepada pengelolah parkir apabila pembayaran tidak disertai karcis parkir. Masyarakat juga bisa langsung melaporkan ke pihaknya agar mengambil tindakan terhadap para pengelolah parkir itu.

Masyarakat, Kata Mere, juga diminta untuk melihat secara seksama karcis parikiran itu, apabila tidak tertera bulan berlaku maka masyarakat sebaiknya tidak membayar parkiran itu, karena itu masuk pungutan liar.

Menurut Mere, pihaknya selalu melakukan pengawasan dan turun langsung memantau setiap kegiatan pengelolah parkiran. Pihaknnya juga secara terbuka menerima setiap keluhan masyarakat mengenai ketidakpuasan terhadap para pengelolah parkir.

” Agar kita berikan sanski, bisa sampai ke tidak diberikan lagi lahan itu untuk dikelolahnya. Kerja sama masyarakat sangat dibutuhkan dalam menertibkan pengelolah yang nakal ini,” tandasnya.(ran)

Komentar

Berita Terbaru