by

Perlu Edukasi, Wujudkan Keluarga Sejahtera

KUPANG, Terasntt.com —
Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Frans Lebu Raya, meminta Koalisi Kependudukan NTT memberikan perhatian serius terkait berbagai isu kependudukan yang menonjol di NTT. Hal itu berkaitan dengan keluarga berencana, keluarga sejahtera dan berkualitas.

” Kepada setiap keluarga harus diberikan pemahaman terkait perkekonomian keluarganya. Juga pendidikan dan gizi anaknya. Untuk, saya harap perlu ada edukasi dan sosialisasi tentang bagaimana mewujudkan keluarga sejahtera dan berkualitas,” kata Lebu Raya ketika beraudiens dengan ketua Koalisi Kependudukan NTT, Prof. I.G.B. Arjana,MS bersama badan pengurus di ruang kerja Gubernur NTT, Selasa (17/5/2016).

Dalam pertemuan itu, Lebu Raya, menyampaikan berbagai hal berkaitan dengan kependudukan, keluarga berencana, keluarga sejahtera dan berkualitas. Termasuk Revolusi kesehatan ibu dan anak (KIA), tenaga kerja Indonesia (TKI), trafficking, vertilitas penduduk, pendidikan, kekerasan terhadap anak yang akhir-akhir mencuat ke permukaan maupun soal taraf perekonomian masyarakat.

Ia berharap, kompleksitas masalah kependudukan di NTT hendaknya mendapat perhatian pihak Koalisi Kependudukan NTT yang juga sebagai mitra BKKBN Perwakilan NTT.

“ Kalau berbicara soal kependudukan atau manusia berarti menyangkut seluruh aspek kehidupan. Saya akui masalah kependudukan sangat kompleks. Kepada setiap keluarga harus diberikan pemahaman terkait perkekonomian keluarganya. Demikian juga pendidikan dan gizi anaknya. Saya minta perlu ada edukasi dan sosialisasi tentang bagaimana mewujudkan keluarga sejahtera dan berkualitas. Untuk itu saya ajak pihak Koalisi Kependudukan NTT yang dipimpin, Prof. I.G.B. Arjana,MS, untuk bekerja bersama-sama meningkatkan kualitas hidup manusia di provinsi NTT. Kita kedepan harus bisa melahirkan generasi yang berkualitas,” pinta Lebu Raya.

Sementara Arjana, mengakui permasalahan kependudukan sangat kompleks, sehingga pola penanganannya perlu melibatkan semua pihak dengan kasus yang berbeda-beda.

Karena itu, lanjutnya pemerintah daerah sangat berkompeten memberikan perhatian dengan melibatkan komponen yang ada dalam mengatasi isu kependudukan yang menonjol.

“ Saya akan fokus penanganannya pada isu yang menonjol, seperti trafficking, kekerasan terhadap anak, tingkat vertilitas yang tinggi, kesehatan ibu dan bayi, pendidikan anak dan taraf perekonomian masyarakat maupun TKI. Khusus pendidikan, pemda mengupayakan agar anak usia 7 sampai 18 tahun harus mendapatkan hak-haknya. Mengingat, pemerintah telah mengalokasi anggaran 20 persen melalui APBN maupun APBD bagi pendidikan sehingga anak-anak di daerah terpencil dapat mengenyam pendidikan,” katanya.

Terkait penegakkan hukum dalam kasus TKI, lanjut Arjana, harus diterapkan secara serius agar pengerahan tenaga kerja asal NTT dapat dilakukan secara bertanggungjawab.

Dan Khusus pembangunan keluarga berencana dalam mewujudkan keluarga berkualitas dengan anak hanya dua orang, dimaksudkan untuk memudahkan bagi terciptanya keluarga yang terencana.

Untuk diketahui, Koalisi Kependudukan NTT pada awal terbentuknya dikukuhkan oleh Wakil Gubernur NTT, Drs. Benny A. Litelnoni,SH,M.Si, pada 28 Oktober 2015. Secara resmi Ketua dan badan pengurus lembaga non pemerintah yang adalah mitra BKKBN Perwakilan NTT itu, dilantik di Kupang oleh Ketua Koalisi Kependudukan Pusat, DR. Sonny B. Harumsi.(*/mas)

Comment

Berita Terbaru