oleh

Penyaluran Bantuan: Bentuk Tanggung Jawab Kepada Korban Dan Donatur

Oleh: Agustinus Siswani Iri
Rohaniawan Katolik Keuskupan Larantuka Tinggal di Bandung

Bandung, teras-ntt.com — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), seperti yang telah dimuat oleh Kompas.com menyampaikan bahwa korban jiwa akibat bencana di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB) mencapai 119 orang. Detik News juga memberitakan bahwa ada sekitar 8.424 warga mengungsi serta 1.083 KK atau 2.683 warga lainnya terdampak. Belum terhitung korban harta benda dan lain sebagainya. Bencana yang telah memakan korban jiwa dan harta tersebut diakibatkan karena ada badai tropis seroja, hal ini dikatakan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika melalui Kepala Bidang Prediksi dan Peringatan Dini Cuaca BMKG Miming Saepudin.

Undang-undang  No 24 Tahun 2007 pasal 1 mendefenisikan bencana merupakan” peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis”.  Bencana alam di NTT ini juga  telah membawa dampak buruk  bagi masyarakat. Masyarakat yang terkena dampak bencana akibat  siklon tropis seroja telah  mengalami kerugian baik jiwa, fisik maupun harta benda. Bencana ini telah memakan banyak korban dan menimbulkan duka mendalam. 

Pelbagai kalangan merasa prihatin atas korban bencana tersebut. Pelbagai macam bantuan diberikan untuk membantu para korban. Bencana siklon tropis seroja telah membawa maraknya penggalangan dana publik sebagai bentuk partisipasi masyarakat terhadap korban. ini merupakan fenomena positif untuk membantu para korban. Penggalangan dana ini merupakan tindakan yang sangat penting dalam situasi darurat dan perlu diapresiasi sebab mempunyai tujuan yang sangat mulia. Tindakan pengalangan dana merupakan bentuk partisipasi masyarakat untuk membantu para korban. Bantuan kemanusiaan merupakan sumber daya (dalam bentuk sarana, tenaga, uang dan bentuk lainnya) yang dikumpulkan dari berbagai pihak yang diberikan kepada pihak yang membutuhkan bantuan atau pertolongan yang ditujukan sebagai tanggapan terhadap suatu kondisi krisis kemanusiaan dengan tujuan utama untuk menyelamatkan nyawa, meringankan penderitaan, dan menjaga martabat manusia.

Penyaluran bantuan bentuk pertangungan jawaban terhadap korban.
Kebijakan sistem penyaluran bantuan bencana alam pada hakekatnya berorientasi akhir pada keterpenuhan kebutuhan korban. Keterpenuhan kebutuhan korban bencana alam akan tercapai manakala ada kesesuaian antara bekerjanya sistem penyaluran dengan karakteristik wilayah, karakteristik bencana, jenis bencana, jumlah korban dan kerugian. Bagaimanakah keterpenuhan kebutuhan korban bencana alam dengan dilaksanakannya kebijakan sistem penyaluran bantuan bagi korban bencana, hal ini perlu di dijawab secara serius dan bagaimanakah alternatif kebijakan penyaluran bantuan yang harus dilakukan agar dapat tersalur dengan baik. Kebijakan penyaluran bantuan kepada korban bencana telah banyak diupayakan antara lain dengan berlakunya Undangundang No 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Nasional. Pasal 48 huruf c mengamanatkan, penyelenggaraan penanganan bencana antara lain ditujukan untuk perlindungan terhadap kelompok rentan. Undang-undang No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial pada pasal 1 ayat 9 menyebutkan, perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial. Guncangan dan kerentanan sosial yang dimaksud adalah keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam. Berkaitan dengan Pemenuhan Kebutuhan Korban, Undang-Undang No. 24 tahun 2007 Pasal 26 (2), mengamanatkan bahwa setiap orang yang terkena bencana berhak untuk mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar. Amanat tersebut menunjukkan kepada kita bahwa keterpenuhan kebutuhan korban menjadi penting untuk diperhatikan. Pemenuhan kebutuhan para korban bencana baik fisik, psikis maupun harta merupakan tanggung jawab para penggalang dana.

Penyaluran bantuan bentuk pertanggungjawaban kepada donatur.
Setiap pribadi, kelompok bahkan lembaga yang melakukan penggalangan dana publik harus memberi perhatian yang memadai tentang arti pentingnya hak-hak donatur. Bahwa di balik orang atau sebuah lembaga melakukan aktifitas penggalangan dana publik, melekat kewajiban untuk memperhatikan hak-hak donatur. Pemberi Bantuan adalah individu atau lembaga yang memberikan bantuan berupa barang, uang atau jasa baik disalurkan secara langsung kepada orang-orang terdampak ataupun melalui perantara pihak lain. Beberapa hak tersebut, pertama adalah hak untuk mengetahui misi organisasi yang disumbang, tujuan, dan kemampuan organisasi dalam menggunakan sumbangan; hak untuk mengetahui mereka yang duduk dalam dewan pengurus organisasi yang disumbang, serta meminta dewan pengawas untuk secara cermat menilai tanggung jawab dewan pengurus. Selain itu ada hak untuk menerima laporan keuangan organisasi secara transparan; hak mendapat kepastian bahwa sumbangan dibelanjakan untuk hal-hal yang telah disepakati bersama; hak mendapat kepastian bahwa sumbangan yang diberikan dikelola secara benar dan sesuai dengan hukum yang berlaku; hak untuk mengetahui apakah pihak yang meminta sumbangan adalah staf organisasi atau sukarelawan; hak mendapat keleluasaan untuk bertanya dan menerima jawaban secara cepat, tepat, dan jujur; hak untuk meminta agar nama donatur tidak diumumkan secara terbuka dan donatur berhak mendapat pengakuan dan penghargaan yang layak.

Orang, kelompok orang atau Organisasi pengelola bantuan kemanusiaan mesti memahami bahwa akuntabilitas merupakan hal yang penting. Akuntabilitas tidak hanya mengacu pada laporan, hukum dan kebijakan nasional tapi juga pada aspek-aspek seperti keterlibatan penerima manfaat, kecepatan pendistribusian, ketepatan menentukan penerima manfaat maupun kedayagunaan bantuan, juga terkait bagaimana organisasi tersebut mampu merespon permasalahan baru yang muncul berkaitan dengan pengelolaan bantuan yang diberikan. Artinya akuntabilitas (kemanusiaan) adalah bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan tidak hanya kepada lembaga donor/donatur tetapi juga kepada masyarakat umum dan penerima manfaat.
Penyaluran bantuan digunakan untuk tanggap darurat yaitu kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana. Selain tangap darurat dilakukan juga mitigas untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Rehabilitasi bencana merupakan hal akhir yang penting untuk perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.(*)

Komentar