oleh

Pengiriman TKI Kota Kupang, Menurun

KUPANG, Terasntt.com — Sejak Januari 2015 pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) asal Kota Kupang ke luar negeri menurun. Hal ini diakibatkan adanya moratorium yang dikelurakan sejumlah negara yang menjadi tujuan pengiriman TKI.
Demikian disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Kota Kupang, Yery Padji Kana saat ditemui gedung DPRD Kota, Rabu (9/9/2015).
Padji Kana, mengatakan menurunnya pengiriman tenaga kerja ke sejumlah negara karena adanya moratorium tentang penghentian pengiriman tenaga kerja di sejumlah negara, seperti Malaysia dan Arab Saudi yang hingga kini tak lagi menerima tenaga kerja asal Indonesia
“ Khusus tahun ini pengiriman tenaga kerja asal Kota Kupang per Agustus sebanyak 203 orang tenaga kerja, jika dibandingkan pada tahun 2014 cukup banyak mencapai 400 orang,” katanya.
Padji Kana menguraikan, bahwa ke 203 tenaga kerja itu sesuai data direkrut dan dikirim melalui 49 PJTKI
Untuk itu, lanjut Padji Kana, salah satu langka kepedulian Pemerintah Kota dengan mendorong masyarakat agar bisa berusaha dan mengembangkan usaha di daerah dan tidak tergiur untuk bekerja di luar negeri.
Menurut dia, program pemberdayaan masyarakat dimaksud agar mampu meningkatkan skill disesuaikan dengan ketramapilan yang dimiliki untuk mengolah sesuatu yang benilai ekonomis tinggi melalui pelatihan teknologi tepat guna, tenaga kerja mandiri dan padat karya produktif.
“Untuk teknologi tepat guna ini,kami memberikan pelatihan dan bantuan peralatan bagi masyarakat pesisir dengan mengembangkan usaha yang tidak berpatokan pada sistim penjualan hasil tangkapan mentah (ikan metah) ,tetapi dengan pengembangan sistim pengesapan, dan pengolahan dedeng ikan.Dan untuk tenaga kerja mandiri yakni dengan mendorong usaha perbengkelan serta menjahit,” jelasnya.
Pada tempat berbeda, ketua Komisi IV , Living Stone Ratu Kadja mengatakan, walaupun pengiriman tenaga kerja asal Kota Kupang mengalami penurunan, namun tidak menutup kemungkinan masih ada perusahan yang tidak terdaftar yang masih melakukan perekrutan secara diam dan memberangkatkan secara illegal, shingga fungsi pengawasan tetap berjalan.
“Persoalan akan pemenuhan kebutuhan hidup tentunya bisa mendorong seseorang untuk memperbaiki kehidupan ekonomi dengan cara menjadi TKI untuk bekerja ke luar negeri, walau secara illegal, maka itu fungsi pengawasan harus tetap berjalan dan diperketat,” katanya.
Sementara Direksi Lembaga Rumah Perempuan Kupang, Libby Ratuarat-Sinlaeloe, mengatakan sesuai data pendampingan terhadap tenaga kerja illegal oleh Rumah Perempuan Kupang januari hingga Agustus 2015 hanya dua orang, yakni dari wilayah Kelapa Lima dan Fontein, namun tentunya bukan berarti penurunan ini tidak melakukan fungsi penegawasan dari pemerintah kota melalui instansi terkait.
Karena diketahui Kota kupang mereupakan kota transit maka tentunya fungsi pengawasan harus berjalan.
“Tenaga kerja yang dari luar Kota Kupang paling banyak memalsukan dokumen berupa identitas diri. Hal semacam ini yang perlu di perketat,” tegasnya.(riflan)

Komentar