by

Pengelolaan Administrasi Keuangan Butuh Ketaatan

BA’A, Terasntt.com — Rapat pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) semester I Tahun 2016, dibuka Wakil Gubernur NTT, Drs. Benny A. Litelnoni,SH,M.Si, di Aula Rumah Jabatan Bupati Rote Ndao (Ba’a), Minggu (15/5/2016). Rapat tersebut, untuk mengevaluasi sejauh mana tindak lanjut hasil pemeriksaan sekaligus memperoleh gambaran terkait kondisi terakhir pelaksanaan tindak dimaksud.

Sedangkan tujuan yang diharapkan dari rakor itu, untuk mendorong pimpinan unit kerja atau objek pemeriksa agar secara bertanggungjawab menindaklanjuti rekomendasi hasil temuan itu.

Selain itu, juga untuk meningkatkan koordinasi dan hubungan kerjasama yang baik diantara aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) bagi peningkatan sinergitas pelaksanaan tugas-tugas pengawasan oleh APIP dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Benny Litelnoni, berharap rapat tersebut dapat menghasilkan rekomendasi aktual untuk ditindaklanjuti.
Sebab, lanjutnya, pertemuan semacam itu menunjukan kemajuan yang berarti dalam ketaatan pengelolaan administrasi keuangan dan pembangunan.

” Ketaatan itu, berkaitan dengan mekanisme pengelolaan keuangan maupun barang, yang semakin taat dalam koridor aturan yang berlaku,” katanya.

Litelnoni mengatakan, prinsip penyelenggaraan asas desentralisasi pada hakekatnya adalah untuk mempercepat dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah harus memperhatikan prinsip otonomi daerah yang nyata.

Disamping itu, lanjutnya harus memperhatikan keserasian hubungan antar pemerintah daerah dalam meningkatkan kerjasama dan mencegah adanya ketimpangan antar daerah.

“ Saya minta agar dalam pengawasan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah, prinsip akuntabilitas publik menjadi penting untuk diperhatikan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan di daerah,” ujanya Wagub.

Apabila mencermati hasil pemeriksaan BPK perwakilan NTT, Kata Litelnoni, terhadap laporan keuangan pemerintah Provinsi NTT dan kabupaten/kota se-NTT, terdapat peningkatan opini.

Menurutnya, tahun 2014, untuk Provinsi dan 22 kabupaten/ kota, ada 21 kabupaten mendapat opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian) dan satu kabupaten mendapat opini Tanpa Memberikan Pendapat.

Prestasi ini terasa meningkat jika dibanding dengan tahun 2013, yaitu provinsi dan 19 kabupaten/kota mendapat opini WDP dan dua kabupaten lainnya memperolah opini tanpa memberikan pendapat.

Ketua panitia penyelenggara, Pius Mali dalam laporannya, mengatakan rakor tersebut akan berlangsung dari 16 – 18 Mei 2016, mengikutsertakan Wakil Bupati/ Walikota se NTT berama masing – masing Sekretaris Daerah, Inspektur kabupaten/ kota, Sekretaris Inspektorat se NTT dan seluruh pimpinan SKPD serta Penatausahaan Keuangan lingkup pemerintah kabupaten/kota.

Hadir dalam acara pembukaan kegiatan tersebut, Kepala BPKP Perwakilan NTT, Kisyadi, Bupati Rote Ndao, Leonard Haning, Wakil Bupati, Jonas C. Lun, Inspektur provinsi NTT, Paulus S.K. Limu, Sekda Rote Ndao, Jonas M. Selly.(*/mas)

Comment

Berita Terbaru