oleh

Pengangguran Terbanyak Sarjana dan Diploma

KUPANG, Terasntt.com — Sebagian besar masyarakat Kota Kupang hidup dibawah garis kemiskinan. Akibatnya angka rumah tangga miskin terus bertambah.
Jumlah orang miskin di kota Kupang 33.800 jiwa. Sementara pencari kerja yang kualifikasi sarjana 2.829 orang, Diploma 1.018, SMTA 2.476 orang, SMTP 57 orang, SD 45 orang kondisi ini mengambarkan jumlah pengangguran terbesar adalah mereka yang menyandang gelar sarjana dan Diploma.
Demikian dikatakan Ketua Fraksi Gabung Kebangkitan Indonesia Daniel Hurek Selasa (8/9/2015).
Menurutnya, masyarakat Kota Kupang masih banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan. Maka tidak heran angka rumah tangga miskin terus bertambah.
Untuk itu, lanjutnya fraksi berpendapat, bahwa usaha mengangkat derajat rakyat yang masih memprihatinkan dari aspek ekonomi, maka pemerintah perlu memperdayakan dinas teknis yang langsung berhubungan dengan kegiatan ekonomi rakyat. Untuk itu diperlukan kebijakan anggaran belanja langsung pada sektor ekonomi tidak boleh hanya Rp 24.352.641.220 atau tujuh persen dari total belanja publik sebesar 354.591.205.555 sebagaimana yang ada dalam PPAS yang di sajikan pemerintah.
Untuk itu fraksi memohon penjelasan atas kebijakan pengalokasian anggaran belanja langsung pada bidang ekonomi yang relatif kecil
Menurut Hurek fakta ini perlu di interfensi dengan kebijakan anggaran pada sektor ekonomi sehingga dinas teknis yang berurusan langsung dengan ekonomi kerakyatan mesti di gerakan.
“kalau kita sebut layak memang sangat distributif kurang lebih dari 8 SKPD Naketran, pariwisata cuma dapat Rp 800 juta, koperasi cuma Rp 600 juta, badan penaman modal cuma Rp 300 juta belanja gawenya Rp 2 Milyar lebih tapi belanja publiknya cuma Rp 300 juta pada hal sektor ini punya peran strategis di bidang ekonomi, “katanya.
Hurek, mengkatakan dana pemberdayaan masyarakat yang di berikan pada rakyat itu cendurung pada tingkatan distribusi perdagangan bukan pada proses produksi. “Sesungguhnya musti produksi untuk menghasilkan karena itu bagi kami sektor ekonomi di berikan input yang lebih baik kalau di tanya target berapa tidak bisa ditargetkan yang penting adalah sektor itu bisa mengelolah kegiatan ekonomi kerakyatan secara lebih nyata, “ujarnya.
Dia, menjelaskan contoh kasus misalya Dinas perdagangan dan perindustrian terutama industri adakah pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh dinas perindustrian jawabnya hampir tidak ada, apakah Dinas pariwisata memberi konstribusi terhadap pelatihan pelatih wisata jawabnya tidak, apakah badan penanaman modal bisa melakukan sesuatu yang bisa mendorong buat investor masuk pada hal ruang sudah terbuka tata ruang sudah tersedia.
“Ada satu hal yang kami ingin sampaikan Pendapatan perkapita rakyat itu adalah kemajuan atau keberhasilan di dalam bidang pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi pendapatan perkapita rakyat secara makronya tinggi tidak otomatis memberikan peningkatan perbaikan hidup rakyat, “tegasnya. (Eja)

Komentar