oleh

Pemprov NTT Raih WTP, Ketua DPRD ; Harus Berimplikasi pada Kesejahteraan Masyarakat

Paripurna penyerahan LHP oleh BPK RI kepada Pemerintah dan DPRD NTT

Kupang teras-ntt.com — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan NTT terhadap laporan pertanggungjawaban keuangan daerah tahun anggaran 2019. WTP ini harus ditindaklanjuti dengan berbagai hal.

” Tidak sebatas laporan keuangan secara administratif tetapi harus berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat yang juga meningkat,” kata Ketua DPRD NTT, Emiliana Nomleni dalam pidatonya dalam rapat paripurna ketika menerima laporan LHP dari BPK RI di Kupang, Kamis (18/6/2020).

“Jangan hanya adminstrasi yang bagus tetapi pelayanan kepada masyarakatnya berbeda dan ada kesenjangan dalam konteks kesejahteraan, nanti berjalannya jadi berbeda. Yang kita maksudkan, ini menjadi satu kesatuan sepanjang lima tahun mendatang,” ujar Politisi PDI Perjuangan NTT ini.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI diserahkan Anggota VI BPK RI Harry Azar Aziz yang diwakili Kepala BPK RI Perwakilan NTT masing – masing kepada Ketua DPRD Provinsi NTT dan Gubernur NTT dalam rapat paripurna DPRD Provinsi NTT.

Dalam sambutannya secara virtual, Harry Azar Aziz mengatakan, bahwa pemberian opini terhadap LKPD NTT berdasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standard akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatahuan terhadap perundang – undangan dan efektifitas system pengendalian interen.

“ Berdasarkan empat kriteria diatas, dan pemeriksaan BPK telah dilakukan sesuai Standard Pemeriksaan Kuangan Negara maka BPK RI menyimpulkan bahwa opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2019 adalah Wajar Tanpa Pengecualian,” kata Azar Aziz.

Menurutnya pencapaian opini WTP itu adalah yang kelima kali secara berturut-turut bagi pemerintah Provinsi NTT. “ Hal ini karena sinergi yang baik antara Pemerintah Provinsi NTT dan seluruh pemangku kepentingan termasuk BPK yang tidak hentinya memberikan arahan kepada Pemerintah Provinsi NTTagar kualitas laporan keuangan semakin lebih baik,” tandasnya.

Sementara Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat usai menerima LHP tersebut mengatakan, masih ada beberapa catatan yang perlu diperbaiki. “Ada beberapa catatan yang disoroti akan kita perbaiki segera dan selebihnya itu hal daministrasi dalam perencanaan anggaran yang akan kita segera perbaiki,” ujarnya.(m45)

Komentar

Berita Terbaru