Home Daerah Pemprov NTT Bangun Komitmen, Tingkatkan Fiskal Daerah

Pemprov NTT Bangun Komitmen, Tingkatkan Fiskal Daerah

817
0
SHARE
Foto : Istimewa

KUPANG, Terasntt.com — Kebijakan Fiskal daerah bertujuan untuk memampukan keuangan daerah. Ini berkaitan dengan pengeluaran dan pendapatan berupa pajak daerah.

” Untuk itu, diperlukan adanya pemanfaatan seluruh potensi yang ada di daerah bagi peningkatan pendapatan daerah,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) NTT, Benediktus Polo Maing, saat membuka rapat koordinasi (Rakor) Pajak Rokok, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penghasilan (PPh), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pengelolaan Barang dan Aset Daerah Provinsi NTT, di Neo Hotel by Aston, Kupang (13/10/2017).

Rakor ini dihadiri langsung Sekda Provinsi dan kabupaten/ kota se NTT, hadir pula Plt, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Syarifudin, Wakil Walikota Kupang, Herman Man, Kasubid Pengembangan Potensi PAD Direktorat DJPK, Adtya N, Wakil Kakanwil Pertanahan NTT, Slaneto Dur.

Rakor itu diikuti juga Sekda kabupaten/kota selaku ketua tim intensifikasi PBB kabupaten/kota, Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) NTT, Kepala Kanwil Ditjen Pajak Nusa Tenggara, Kepala Badan Pertanahan Nasional Provinsi dan kabupaten/kota, Kepala Badan Keuangan Daerah, Badan Pengelola Keuangan Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Pendapatan Daerah kabupaten/kota se-NTT.

Dikatakan Polo Maing, asas desentralisasi memberikan ruang kepada pemerintah daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Sehingga para peserta yang hadir juga dalam posisi berdasarkan kewenangan masing – masing, baik provinsi maupun kabupaten/ kota.

Konsekuensi dari kewenangan tersebut, lanjut Polo Maing, dituntut adanya pengelolaan sumberdaya dan potensi yang dimiliki daerah dalam percepatan pembangunan di daerah. Namun, dari sisi keuangan daerah belum memenuhi harapan sesuai dengan kebutuhan.

” Kita dihadapkan dengan berbagai tuntutan, bagaimana upaya dalam meningkatkan pendapatan daerah dengan menggali berbagai sumber daya yang ada. Tentu kita dituntut bekerja keras, berinovasi dan berkreasi mengolah potensi yang dimiliki bagi peningkatan pendapatan di daerah,” kata Sekda.

Ditambahkannya, dalam menghasilkan fiskal daerah dengan mengelola sumber daya yang ada maka Rakor ini menjadi momentum penting guna menumbuhkan komitmen untuk meningkatkan kemampuan fiskal.

” Kita harus menjalin kerjasama dan saling koordinasi antar daerah untuk memanfaatkan potensi masing-masing,” tegasnya.

Sesuai data, pendapatan daerah NTT tahun 2016 senilai Rp.3,857 triliun. Dari jumlah ini terjadi peningkatan sebesar Rp.559,8 miliar atau 16,9 persen dari terget sebesar Rp.3,708 triliun. Dengan rincian PAD sebesar Rp.717,54 miliar lebih dari target Rp. 872,54 miliar yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah.

Sementara Kepala Badan PPKAD NTT, Hali Lanan Elias, selaku panitia penyelenggara Rakor, menjelaskan kegiatan ini dilaksanakan bekerjasama dengan Badan PPKAD Kota Kupang yang berlangsung sejak tanggal 12 – 14 Oktober 2017. Tujuannya, untuk mengintensifkan komunikasi antara pemerintah provinsi, kabupaten /kota dan instansi terkait dalam pengamanan dan peningkatan penerimaan pendapatan daerah termasuk PBB di NTT setiap tahunnya.(*/mas)

Berikan Komentar Anda.