oleh

Pemprov NTT ambil Alih Pembebasan Lahan Kolhua

KUPANG, Terasntt.com – Pemeirntah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mengambil alih proses pembebasan lahan untuk pembangunan bendungan di Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa Kota Kupang.

Pengambilaihan itu menyusul sejumlah penolakan warga saat upaya pembebasan lahan di wilayah itu ditangani Pemerintah Kota Kupang.
Hal itu disampaikan Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Kupang, Yanuar Dalli kepada wartawan di gedung DPRD Kota Kupang, Selasa (29/9/2015).

Sebelumnya kata dia, penanganan pembebesan lahan di lokasi itu ditangani tim 9 dari Pemerintah Kota dan Kabupaten Kupang.

Namun upaya tersebut kata dia dengan dikeluarkannya aturan baru soal pembebasan laha. Sesuai aturan tersebut, kata dia, dengan melihat lahan yang akan dibebaskan cukup luas sehingga proses pembebasannya menjadi dialihkan ke Pemerintah Provinsi.

“Sesuai aturan lama dengan luas lahan lebih lima hektar sementara sekarang lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan bendung Kolhua mencapai 118 hektar. Sehingga kewenangan dialihkan ke Pemerintah Provinsi ,” katanya.

Pemerintah Kota Kupang lanjutnya, hanya bertugas mengidentifikasi pemilik dan pengarap dan saat ini Pemkot masih dalam proses identifikasi.

Wakil Ketua DPRD Kota Kupang, Christian Baitanu yang ditemui secara terpisah mengingatkan agar saat dilakukan identifikasi oleh Pemkot harus dilakukan secara tranparan.

Hal senada diungkapkan Sekertaris Komisi I DPRD Kota Kupang, Adrianus Talli. Ia mengatakan, dengan berbagai penolakan yang dilakukan warga, saat proses diidentifikasi harus dilakukan secara jelas baik pemilik maupun luas lahannya.

Menurutnya, hal itu penting dilakukan menghindari terjadinya permasalahan di kemudian hari.

“Kami mengharapkan agar bekerja secara serius, optimal dan transparan melalui pendekatan persuasif dengan masyarakat secara baik guna tidak menimbulkan persoalan,” harapnya.
Menurutnya, Pemprov dalam melaksanakan pembebasan tentunya harus merujuk pada data hasil identifikasi yang dilakukan Pemkot sehingga diberikan dana ganti rugi tidak menimbulkan masalah.(rif)

Komentar