Home Daerah Pemkot Usulkan Ulang Nama Penerima Rastra 

Pemkot Usulkan Ulang Nama Penerima Rastra 

744
0
SHARE

Kupang, Terasntt.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang melalui Dinas Sosial melakukan validasi penerima beras sejaterah (rastra) bagi 5.082 penerima manfaat yang namanya “hilang” di tahun 2017. Nama ini diusulkan ulang menjadi penerima di tahun 2018.

Demikian kata kepala Dinas Sosial Kota Kupang, Felisberto Amaral, saat dikonfirmasi di Kupang, Rabu, (6/2/2018).

Ia menjelaskan, bahwa penerima yang namanya hilang itu karena terjadi inculation error dan eksclution error atau kesalahan pada saat penginputan data masuk dan keluar.

“Akibatnya, ada yang seharusnya terima tapi tidak terima, dan yang tidak  berhak menerima tapi menerima, karena itu datanya harus kita validasi lagi,” katanya.

Walau demikian kata Amaral, tahun ini para penerima manfaat tidak lagi menerima beras, tapi dalam pangan non tunai. Para penerima manfaat nantinya siberikan ATM khusus untuk belanja di e-warung.

Dikatakn Amaral, dengan sistem ini, penerima manfaat tidak hanya belanja beras, tapi bisa belanja kebutuhan lain, seperti minyak goreng, telur atau pangan lain yang tersedia di e-warung sesuai kebutuhan.

Ditanya tentang plafon anggaran perbulan bagi setiap pemegang kartu, Amaral mengatakan, nilai belanja perbulan sebesar Rp 110 ribu sama dengan nilai beras yang diterima saat ini, yakni 15 kilo perbulan.

“Kalau sekarang masih terima beras, tahun ini, sistemnya belanja di e-warung sesuai kebutuhan,” jelasnya.

Walikota Kupang, Jefri Riwu Kore pada kesempatan sebelumnya meminta para Lurah untuk mendata secara benar warga yang mendapat bantuan rastra maupun bantuan langsing tunai. Pasalnya, masih banyak warga yang namanya belum terdaftar.

“Jumlah peberima rastra di Kota Kupang tidak pernah berubah, data-data ini selalu sama setiap tahunnnya, sehingga perlu dilakukan pendataan ulang agar mendapatkan data akurat sesuai kondisi ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, proses pendataan harus sesuai fakta dan kondisi ekonomi keluarga penerima manfaat bantuan. Jika ekonominya baik, dikeluarkan saja dari daftar penerma rastra.

Dengan demikian, kata Jefri, data yang didapat nantinya benar-benar sesuai dengan kondisi ekonomi penerima manfaat yang tidak mampu, sehingga layak untuk menerimanya.

Menurut Jefri, Pemerintah mengalokasikan bantuan rastra bagi masyarakat yang tidak mampu bertujuan untuk memperbaiki ekonomi masyarakat menjadi lebih baik. (raf)

Berikan Komentar Anda.