Home Daerah Pemkot Usul Satu SKPD dan Bidang Baru

Pemkot Usul Satu SKPD dan Bidang Baru

703
0
SHARE
Foto : Rafael L. Pura

KUPANG, Terasntt.com — Pemerintah Kota Kupang akan mengusulkan Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Kupang (BPMK) menjadi dinas baru. Sebelumnya BPMK dihapus karena adanya Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Demikian disampaikan Kepala Bagian Hukum Setda Kota Kupang, Alan Girsang kepada wartawan Balai Kota Kupang, Jumat (13/1/2017).

Menurutnya, ada informasi terbaru, bahwa pada sidang satu DPR akan dibahas program Pemerintah, juga ada usulan  perubahan Perda Nomor 13 tahun 2016 untuk memasukan  satu SKPD baru yang sebelumnya Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota (BPMK ) menjadi  Dinas Pemberdayaan Mayarakat Kota Kupang dengan tipe B.

“ Ini mengacu  pada Permendagri Nomor 94 tahun 2016 tentang hasil pemetaan urusan pemerintah bidang kententraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa,” kata Girsang.

Menurut Girsang, usulan perubahan Perda tersebut belum direalisasikan karena masih berkoordinasi dengan sekretariat dewan untuk sidang satu nantinya.

” Kami pastinya tetap mengusulkan di sidang satu nantinya  sebab ini merupankan salah satu Ranperda yang urgen untuk pembentukan satu SKPD yang sebelumnya badan menjadi dinas,” katanya.

Girsang mengaku, program yang sebelumnya dikelolah badan akan diusul menjadi dinas merupakan program primadona pemerintah dapat dikelolah dengan baik.
Karena dengan tidak ada lagi BPMK program ini akan dikelolah oleh kecamatan dan masing-masing SKPD yang punya urusan masing – masing yang  akan mengelolahnya, seperti yang berhubungan dengan  Bappeda akan diurus oleh Bappeda.

“ Nomenkalatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Kupang yang mangacu pada Permendagri dan bagian organisasi sementara membuat konsep Perwalinya, namun masih menunggu hasil perubahan Perda  Nomor 13 tahun 2016, sehingga sesuai rencana akan diusulkan ke bagian organisasi sebelum  dikonsultasikan ke biro organisasi provinsi NTT,” katanya.

Untuk itu lanjutnya, pengajuan perubahan Perda Nomor 13 tahun 2016 pada sidang satu sehingga memuat kembali yang sebelumnya Badan Pemberdayaan Masyarakat  Kota Kupang menjadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Kupang.

” Memang kita ketehui sedikit terlambat karena ada banyak protes dari daerah kenapa hanya pemberdayaan desa sedangkan di kota tidak ada,” ujarnya.(raf)

Berikan Komentar Anda.