Home Ekbis Pemkot Himbau Pembayaran THR Mulai di Lakukan

Pemkot Himbau Pembayaran THR Mulai di Lakukan

579
0
SHARE

Kupang, Terasntt.com – Walikota Kupang Jefri Riwu Kore dan Wakil Wali Kota Kupang Hermanus Man telah mengeluarkan himbauan agar perusahaan-perusahaan swasta maupun milik Pemerintah mulai membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) Natal dari sekarang. Minimal satu minggu sebelum hari raya atau H-7 agar bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan keluarga.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Kupang, Yohanes Gosa saat dikonfirmasi Telepon seluler, Kamis (14/12/2017) membenarkan hal tersebut.

Dia menguraikan, pembayaran tunjangan hari raya paling lambat tiga hari sebelum hari raya. Jika tidak, maka perusahaan yang bersangkutan akan dikenakan sanksi.

Hak pekerja harus dibayarkan dan jika tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sangsi kepada perusahaan yang bersangkutan. Sanksi yang diberika yaitu denda 5 persen dari THR yang ada,” katanya.

Dia menuturkan surat untuk pembayaran THR sudah dikirim oleh Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi kepada semua perusahaan di Kota Kupang untuk dilaksanakan.

Untuk itu, dalam minggu ini atau minggu depan, Wali Kota Kupang, Jefri Riwu Kore dan Dinas Nakertrans akan melakukan pemeriksaan atau pengecekan di perusahaan-perusahaan.

“Dalam rangka hari Raya Natal dan Tahun Baru, dan untuk meningkatkan spirit kerja karyawan, maka THR sangat penting untuk dibayarkan sesuai dengan hak pekerja atau karyawan dan itu memang kewajiban perusahaan untuk membayar THR para stafnya. agar para staf dapat merayakan hari raya dengan baik,”ungkapnya.

Ia menambahkan, untuk pembayaran THR merupakan kewajiban perusahaan dan tidak bisa di toleransi. jika ada staf atau karyawan yang melapor, maka pihak Dinas Nakertrans Kota Kupang akan melakukan pemeriksaan dan perusahaan yang bersangkutan akan mendapatkan sangsi sesuai perarturan yang berlaku.

Dia menguraikan untuk Upah Minimun Regional (UMR) di Kota Kupang tahun 2018, sebesar RP.1.712.000 (satu juta tuju ratus dua belas ribu rupiah). Dan sudah ditandatangani oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur Frans Lebu Raya dan mulai berlaku Januari 2018. Sementara Ump untuk provinsi RP.1.660.000. (Satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).

Sementara, Anggota Komisi IV, DPRD Kota Kupang, Maurits Kalelena dimintai komentarnya mengatakn bahwa pemerintah perlu melakukan pengawasan terhadap semua perusahaan untuk menjalankan kewajibannya dengan membayar THR kepada karyawan, karena itu, merupakan hak dari karyawan.

” Kita harapkan agar pemerintah jalankan fungsi kontrol dan pengawasan dengan baik agar karyawan mendapat haknya di hari raya,”pintanya.(raf)

Berikan Komentar Anda.