oleh

Pemeirntah & DPRD Harmonis, Kabupaten Kupang Bebas dari Disclaimer

KUPANG, TERAS NTT- Prestasi serta semangat Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kupang untuk memperbaiki pengelolaan keuangan patut diberi apresiasi.
Betapa tidak setelah dibungkam dengan opini disclaimer selama beberapa tahun oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Nusa Tenggara Timur (NTT), akhirnya kabupaten yang telah melahirkan tiga daerah otonomi baru (Kota Kupang, Kabupaten Rote Ndao dan Sabu Raijua) tersebut, dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2014, BPK NTT memberikan penilaian Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Peningkatan prestasi tersebut, tak terlepas dari keharmonisan serta kesepahaman Pemerintah dan DPRD Kabupaten Kupang dalam mendukung pengelolaan keuangan yang baik dan sesuai aturan.
“Keharmonisan antara lembaga ini sangat mendukung terciptanya pelayanan yang baik dan maksimal kepada masyarakat serta pelaksanaan tata kelola pemerintahan dan keuangan sesuai aturan yang berlaku,” ungkap Ketua DPRD Kabupaten Kupang, Yosef Lede kepada wartawan di gedung DPRD Kabupaten Kupang, Senin (7/9) kemarin.
Politisi asal Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kabupaten Kupang ini memberikan apresiasi dengan kinerja Pemkab Kupang yang serius membenahi tata kelola keuangan.
“Tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukan, kita naik kelas. Kalaupun kita belum senyum sepuasnya tetapi sudah ada perubahan yang dilakukan pemerintah dan hal ini patut diberi apresiasi,” katanya.
Ia mengatakan, prestasi tersebut tidak terlepas dari keinginan yang kuat pemerintah untuk memperbaiki serta membenahi tata kelola keuangan sesuai aturan.
“Dorongan lembaga DPRD selama ini didukung penuh oleh pemerintah melalui pembenahan system pengelolaan keuangan yang baik dan hasilnya seperti ini (keluar dari disclaimer). Kalau sebelumnya dalam laporan keuangan terdapat sembilan temuan tapi tahun ini hanya enam temuan, terjadi peningkatan. Kita harapkan agar prestasi ini terus ditingkatkan sehingga kedepan mendapat penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” harapnya.
Sementara Bupati Kupang, Ayub Titu Eki sebelumnya mengatakan opini disclaimer, WDP maupun WTP merupakan masalah administrasi pengeloaan keuangan daerah.
“Selama ini, kami di Kabupaten Kupang menggunakan uang secara baik untuk kepentingan rakyat. Masyarakat harus bisa mendapat manfaat dari dana-dana pembangunan itu sendiri,” katanya.
Ia mengatakan, pihaknya tidak merasa risih dengan menyandang opini disclaimer selama empat tahun berturut-turut. Namun, yang paling penting semua dana yang gelontorkan ke Kabupaten Kupang bisa dimanfaatkan dan dipertangungjawabkan dengan baik.
Sementara Sekretaris Daerah kabupaten Kupang, Hendrik Paut mengatakan, opini WDP yang diberikan BPK tersebut merupakan upaya bersama semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk memberikan laporan pertanggungjawaban keuangan secara baik dan akuntabel.
“Ini merupakan cambuk bagi kami di Kabupaten Kupang untuk bias mengelola keuangan secara baik, transparan dan akuntabel. Dengan begitu, ke depannya, bisa bekerja lebih maksimal lagi bagi kepentingan rakyat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, terdapat sejumlah catatan yang menjadi perhatian dan membutuhkan perbaikan dalam pengelolaan adminsitrasi keuangan daerah seperti penataan asset, penyaluran dana pemberdayaan kepada masyarakat dan akunkas yang masih perlu ditelusuri.(Libert)

Komentar