oleh

Pemdes Lewoingu Diduga Salah Gunakan Uang Desa

Larantuka, teras-ntt.com — Pemerintah Desa Lewoingu Kecamatan Titehena Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT) diduga menyalahgunakan Dana Desa(DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Desa (PAD), Dana Bantuan dari pihak ketiga dan dana silpa tahun anggaran tahun anggaran 2019 dan 2020 serta tahun anggaran awal 2021. 

“Jadi menindak lanjuti laporan kami tanggal  20 Maret 2020 dugaan penyalahgunaan keuangan Desa Tahun anggaran 2019, kami juga membawa serta laporan dugaan penyalahgunaan keuangan tahun 2020, dan awal 2021. Kami berani menduga itu,  karena dugaan kuat kami secara kasat mata di desa terang benderang ada banyak tumpang tindih anggaran objek yang sama, juga ada kegiatan fiktif. Kita ambil contoh misalnya pengadaan pipa air,  ada tapi tidak terbayar,  anggarannya ada realisasi anggarannya 100% tetapi silvanya nol. Selain itu,  kami juga sudah melayangkan laporan kami secara elektronik kepada instansi -instansi terkait juga kepada kejaksaan negeri larantuka, kepada Bupati, Inspektorat juga kepada Kepolisian Resor Flores Timur,” kata Marselinus  Dike Namang kepada teras-ntt.com usai berkoordinasi dengan pihak Inspektorat  di halaman kantor setempat, Senin (15/03/2021). 

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) inspektorat ada temuan dana berkisar Rp 40.000.000 tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sedangkan terkait pembangunan pasar desa yang menggunakan dana APBN, pihak Inspektorat menyarankan berkoordinasi dengan BPKP.

Ignasius Naya Tukan selaku masyarakat pada kesempatan yang sama juga mengungkapkan, bahwa modal dasar LHP sudah ada.  Dan terkait dugaan kuat penyalahgunaan keuangan di tahun 2020 dan awal 2021 itu harus segera ditindaklanjuti, karena untuk kegiatan kawasan permukiman nilainya Rp 77.000.000  tidak dilaksanakan sama sekali sementara biaya kegiatan tersebut diambil dari dana silpa tahun 2020.

” Masyarakat berharap inspektorat Kabupaten Flores Timur bekerja lebih cermat dalam mengungkap kasus dugaan  kerugian negara di Desa Lewoingu, jangan sampai setelah LHP keluar tidak sesuai harapan masyarakat. Maka akan muncul intimidasi terhadap masyarakat. Dan dihimbau kepada mantan pemimpin supaya cukuplah dan mempertanggungjawabkan  apa yang sudah disalahgunakan, jangan membangun opini – opini negatif terkait laporan masyarakat. Laporan masyarakat ke inspektorat itu adalah hak  masyarakat,” ujar Ignas. 

Komentar