Home Pendidikan Pelanggaran Ringan Dominasi Penyelenggaraan UN SMA/SMK di NTT

Pelanggaran Ringan Dominasi Penyelenggaraan UN SMA/SMK di NTT

971
0
SHARE

KUPANG, Terasntt.com — Ombudsman RI Perwakilan NTT merilis hasil pemantauan penyelenggaraan UN SMA dan SMK di NTT tanggal 03 – 06 April pada Provinsi NTT didominasi pelanggaran ringan. Umumnya pelaksaan UN 2017 berjalan lancar dan sukses.

Demikian disampaikan Asisten Ombudsman RI Perwakilan NTT Leila Noury ketika dihubungi Terasntt di Kupang, Rabu (12/04/2017).

” Pemantauan dilakukan pada 8 SMA dan 8 SMK yang tersebar di Kota Kupang, Kabupaten Kupang dan Kabupaten Ngada didominasi jenis pelanggaran ringan oleh pengawas ruang, yakni membawa dan menggunakan alat komunikasi/handphone ke dalam ruang ujian serta membiarkan pejabat memantau UN hingga ke dalam ruang ujian,” Papar Leila

Pemantauan Penyelenggaraan UN meliputi tahapan pra persiapan, persiapan dan pelaksanaan UN. Temuan pada tahapan pra persiapan yakni minimnya dukungan fasilitas sarana dan prasarana bagi sekolah yang mlaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) dan beberapa sekolah meminta peserta UN menyiapkan laptop/komputer pribadi untuk digunakan saat UN.

” Penyelenggaraan UN Berbasis Komputer (UNBK) belum mendapat dukungan memadai dari Pemerintah Daerah setempat berupa fasilitas sarana dan prasarana, ¬†sebagaimana yang telah digariskan dalam Surat Edaran Mendikbud Nomor 01 Tahun 2017 mengharapkan Pemda dapat membantu pemenuhan atau pengadaan komputer bagi sekolah – sekolah yang belum memiliki komputer” ujar Leila

Sementara temuan pada tahapan persiapan UN, kata Leila sebagian besar proktor belum mengikuti pelatihan dan belajar  secara otodidak serta kendala listrik dan jaringan internet di daerah tertentu masih menghambat pelaksanaan UN.

” Saran untuk penyelenggaraan UN ke depan, perlu dukungan anggaran dari pemda setempat untuk pemenuhan fasilitas sarana dan prasarana UNBK terhadap sekolah – sekolah yang masih minim komputer, perlu adanya MOU antara Pemerintah Provinsi, PLN dan Telkom untuk dukungan penyelenggaraan UN serta sosialisai standar pelaksanaan UN sesuai POS Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) bagi setiap pemangku kepentingan di bidang pendidikan sehingga pelanggaran tidak terjadi lagi pada penyelenggaraan UN ke depan,” harap Leila

Hasil pemantauan Ombudsman RI Perwakilan NTT terhadap penyelenggaraan UN SMA/SMK telah dikirim ke Ombudsman RI selanjutnya akan disampaikan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan penyelenggaraan UN tahun berikutnya. (raf)

Berikan Komentar Anda.