Home Ekbis PDAM Kota Sambut Baik Rencana Desalinasi Air

PDAM Kota Sambut Baik Rencana Desalinasi Air

708
0
SHARE
Foto : Rafael L. Pura

KUPANG, Terasntt.com — Komisi II DPRD Kota Kupang mewacanakan Desalinasi Air disambut baik PDAM. Wacana tersebut untuk mengatasi krisis air bagi warga Kota Kupang.

“Secara prinsip  PDAM Kota Kupang sangat mengapresiasinya, karena semangat kita sama, mengingat kondisi faktual Kota Kupang saat ini  sedang terjadi krisis ketersediaan air baku, sehingga berbagai upaya patut diapresiasi. Seperti yang disapaikan pak Danieal Hurek tentang proses desalinasi air laut,” kata Dirut PDAM Kota Kupang, Noldy Mumu saat di temui di kantornya, Jumat (20/1/2017).

Menurut Noldi, ada dua metode yang akan digunakan dalam upaya mengatasi krisis air, yakni metode destilasi dan reverse Osmosis.

Ia menjelaskan, metode destilasi dengan mekanisme kerjanya melalui pemanasan dan penguapan, sedangkan metode reverse Osmosis menggunakan tekanan dan membran semi permeable.

Untuk itu melalui dua metode ini PDAM sudah cermati sejak delapan tahun lalu, namun tidak diimplementasi karena ada dua pertimbangan yakni  kemampuan anggaran pemerintah daerah dan kondisi  warga masyarakat kota kupang.

Untuk itu perlu diketahui, tambah Noldy, ketentuan aturan mengharuskan semua proses ekonomi dalam setiap proses pengolahan air minum dibebankan kepada pelanggan yang adalah warga masyarakat Kota Kupang, dengan kondisi tersebut  sesuai analisa delapan tahun lalu cost produksinya sebesar Rp 15 ribu per satu meter kubik.

“ Kondisi analisa delapan tahun lalu cost opersionalnya cukup tinggi, selain investastasi  infrastruktur pun sangat mahal yakni, untuk menghasilkan kapasitas produksi yang kurang dari 50 liter per detik dibutuhkan investasi infrastruktur antara Rp. 30 sampai Rp. 50 milliar. Kami tidak tahu lagi perkembangan dalam beberapa tahun terakhir seperti apa. Apakah sudah perubahan kondisi, tetapi itu merupakan analisa kami pada delapan tahun lalu,” katanya.

Selain itu, lanjutnya, cost produksi Rp.15 ribu per metar kubik itu untuk kadarsalinitas yang standar, sehingga ketika  kadarsalinitas semakin tinggi maka biaya operasionalnya semakin tinggi dan maintenance costnya, diluar investasi infrastruktur.

“ Memang saat itu belum tepat untuk di implementasi pada delapan tahun lalu, karena wakatu itu ada altenatif akan ada pembangunan bendungan Kolhua, namun sampai sekarang belum ada perkembangan pembangunannya maka ini merupakan salah satu alternatif yang baik,” kata Noldy.

Noldy menambahkan, dalam mengsport wacana tersebut, tahun 2015 pemerintah pusat memalui Mendagri memberikan payung hukum kepada pemerintah daerah dan PDAM untuk mmberikan subsidi tarif kepada biaya produksi air proses desalinasi air laut tersebut.

“ Sebelumnya pada delapan tahun lalu belum di implemnetasi, karena  dengan pertimbangan memberatkan warga masyarakat pelanggan, tetapi dengan diterbitkan Permendagri Nomor 71 tahun 2015, membuka ruang agar metode desalinsi air laut ini diimplementasi, walaupun cost opersional tinggi yang dibebani kepada pelanggan. Permendagri menjamin  pemerintah daerah memberikan subsidi selisinya ke warga masyarakat pelanggan melalui PDAM,” jelas Noldy.

Noldy mencotohkan, operasinal cost dihitung Rp.15 ribu meter per kubik, dan dari hasil kajian kemampuan membayar masyarakat hanya Rp.5.000 meter kubik, maka selisi Rp.10 ribu yang disubsidi pemerintah daerah melalui APBD. Sehingga yang diwacanakan dewan untuk kembali mengugah dengan kondisi yang terjadi untuk kembali ditindaklajuti.

“ Melalui payung hukum yang dapat membeck up ini,maka kita bisa lebih serius menyikapinya,karena ini meruapakn istilah gayung bersambut,” ujarnya.(raf)

Berikan Komentar Anda.