oleh

Pajak Restaurant & Hotel Bocor, Dewan : Ada Yang Bermain

KUPANG, Terasntt.com – Pajak yang bersumber dari pengelolaan hotel dan restaurant di Kota Kupang diduga ada penyimpangan. Menghindari terjadinya kebocoran, Pemerintah Kota Kupang didorong agar menggunakan system online dalam pengelolaan pajak pada dua objek tersebut.
Permintaan itu disampaikan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Kupang, Adrianus Talli kepada wartawan di gedung DPRD Kota Kupang, Jumat (25/9/2015).
Wakil rakyat asal PDIP tersebut menduga, kebocoran itu terjadi lantaran ada permainan dari para pengelola kedua objek pajak tersebut.
“Sistim pelaporan pajak dari restaurant dan hotel banyak yang tidak sesuai. Kita ingin pajak yang mereka setorkan benar-benar riil sesuai pendapatan yang mereka terima,” ujarnya.
Menurutnya, selama ini besaran realisasi pendapatan yang bersumber dari pajak perhotelan dan restaurant tak sebanding dengan jumlah objek pajak yang ada di Kota Kupang.
Ia mencurigai, wajib pajak tidak jujur dalam membayar pajak pengelolaan hotel dan restaurant.
“Sudah saatnya kita terapkan semuanya berbasis online. Saya harap segera diterapkan,” tegasnya.
Lebih lanjut ia mengatakan, berdasarkan laporan Pmerintah Kota Kupang melalui Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) yang melaporkan realisasi pajak restaurant hingga 31 Juli 2015 mencapai 98,97 persen dari target Rp4 milliar lebih. Dalam perubahan APBD Kota Kupang TA.2015, Pemkot menaikan target pendapatan dari objek tersebut sebesar Rp140 juta.
Menurutnya, penambahan kenaikan tersebut tidak signifikan sehingga dalam perubahan APBD TA.2015, pihaknya meminta pemerintah untuk menaikan target menjadi Rp260 juta.
Sementara realisasi pajak hotel per 31 Juli 2015 mencapai 65,10 persen dari target Rp5 milliar lebih dan dalam perubahan APBD pemerintah hanya menambah Rp 380 juta. Kenaikan yang ditetapkan Pemkot dalam Perubahan APBD tersebut dianggapnya terlalu kecil sehingga Banggar DPRD Kota Kupang telah meminta pemerintah untuk mendaikan target PAD dalam Perubahan APBD sebesar Rp990 juta.
“Kami dari Banggar menaikkan pajak retoran dan hotel dengan alasan masih tersisa lima bulan pastinya bisa mencapai target dan bahkan bisa over target. Apa lagi diterapkan pajak sistim online pasti bisa,” katanya.
Untuk diketahui, Kepala Dispenda Kota Kupang melalui Pelaksana Harian dinas itu, Johanis Hanlin saat rapat dengan DPRD Kota Kupang menjelaskan, sistim pajak online belum bisa diterapakan karena hotel dan restoran belum siap.
“Untuk terapkan system itu, Dispenda harus siapkan peralatannya sehingga bisa connect dengan hotel dan restaurant. Kami akan panggil pengelola hotel dan restaurant untuk membicarakan hal ini sehingga system online bisa segera diterapkan,” katanya.
Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Kota Kupang, Yeskiel Loudoe mengaku ada yang janggal dengan penjelasan pemerintah yang menyatakan belum menerapkan pajak system online.
“Penjelasan pemerintah itu tidak tegas, karena kita yang menggatur daerah ini. Jawaban ini seakan ada yang ditutupi. Semestinya sistim online harus sudah diterapkan. Hotel mana yang berusaha di daerah ini kita yang mengatur maka harus tegas,” tandasnya.(rif)

Komentar