oleh

PAD Kota Kupang Ditargetkan Naik Rp 12 Miliar

KUPANG, Terasntt.com — Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang menargetkan penambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun anggaran 2015 sebesar Rp 12.549.823.000., atau naik sebesar 11,33 persen dari target yang ditetapkan pada APBD murni sebesar Rp 110.745.506.858., menjadi Rp 123.295.330.759.
DPRD Kota Kupang memberikan apresiasi kepada kiat pemkot Kupang membangun Kota Kupang yang lebih baik.
Walau semikian, DPRD Kota Kupang meminta kepada pemerintah untuk tidak melakukan pembiayaan kepada hal-hal yang kurang prioritas dalam pemanfaatan penambahan PAD tersebut, melainkan tetap menggunakan skala prioritas sebagaimana diterapkan pada penetapan penganggaran pada APBD murni tahun 2015.
Demikian dikatakan Ketua DPRD Kota Kupang, Yeskial Loedoe dalam sambutannya pada pembukaan sidang paripurna II DPRD Kota Kupang tahun 2015 di ruang sidang Sasando, Senin (7/9/2015).
Laudoe, menegaskan penambahan target PAD yang cukup signifikan dari pemkot Kupang pada perubahan APBD Kota Kupang tahun 2015 ini patut diapresiasi, karena hal ini akan mampu memberikan tambahan sumber pembiayaan untuk pembangunan di Kota Kupang.
Namun disaat yang sama, Ia juga menegaskan pendapatan yang diperoleh tersebut harus mampu dikelola dengan baik oleh pemerintah Kota Kupang untuk membiayai perencanaan pembangunan lainnya yang belum mampu diakomodir dalam APBD murni.
“Tetap harus menggunakan skala prioritas. Jangan sampai nanti digunakan untuk urusan yang tidak penting. Karena masih banyak aspek pembangunan yang belum diakomodir dalam APBD murni karena terbatasnya anggaran,” tegasnya.
Untuk itu, lanjutnya setiap kebijakan, strategi, prioritas program serta kegiatan di dalam perubahan APBD tahun anggaran 2015 harus merujuk pada proses penanganan masalah pembangunan yang dianggap strategis dan perioritas pembangunan daerah.
Ia juga meminta kepada pemkot Kupang untuk memperhatikan sejumlah persoalan yang melanda masyarakat Kota Kupang saat ini seperti lesunya ekonomi nasional yang ikut dirasakan masyarakat Kota Kupang, dengan menurunnya daya beli masyarakat yang berujung pada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), hingga masih adanya ketegangan di tengah masyarakat akibat perebutan lahan dan masalah tanah yang hingga kini belum diselesaikan secara adil dan demokratis.
“Di bidang penegakan hukum dan hak asasi manusia yang ternyata masih menganut sistem tumpul keatas dan tajam ke bawah, serta penyelesaian secara tuntas dan menyeluruh masih menjadi dambaan dan harapan masyarakat, hendaknya menjadi perhatian kita bersama,” harap Loedoe.
Walikota Kupang, Jonas Salean, pada kesempatan tersebut dalam sambutannya menjelaskan bahwa apa yang disampaikan DPRD akan menjadi perhatian bersama pemerintah Kota Kupang untuk melakukannya dengan tetap menggunakan sistem yang dapat dipertanggung jawabkan dan transparan, serta mengutamakan aspek pembangunan yang akan memberikan dampak langsung pada pembangunan ekonomi masyararakat.(Eja)

Komentar