Home Hukrim Oknum Polwan Catut Nama Pejabat Polres TTU, Peras TSK Rp 41 Juta

Oknum Polwan Catut Nama Pejabat Polres TTU, Peras TSK Rp 41 Juta

1613
0
SHARE

KEFAMENANU, Terasntt.com —
Oknum anggota Polisi Wanita (Polwan) Bripda “NKPW” di Polres Timor Tengah Utara (TTU) diduga melakukan pemerasan terhadap tersangka kasus Human Trafficking senilai Rp 41 juta. Ia mencatut nama pejabat Polres TTU untuk melancarkan aksi itu.

Tindakan pemerasan anggota Polwan ini, jauh dari semboyan Institusi Polri “Menjaga, Melindungi dan Mengayomi Masyarakat, sangat disayangkan lagi ketika kasus ini dilaporkan istri tersangka bersama keluarganya ke Polres TTU sejak Februari lalu, justru kasusnya terkesan mandek hingga Juni 2017 ini.

Nama Besar Institusi Polri digunakan oleh oknum Polwan ini untuk memperoleh keuntungan pribadi dan berharap mendapat perlindungan hukum dari Institusinya.

Kasus pemerasan yang dilakukan Bripda “NKPW” ini, dikisahkan istri tersangka, Marsela Haumen bersama anggota keluarga lainnya, bahwa oknum Polwan mengatakan dirirnya mengetahui dan menangani langsung kasusnya sehingga meminta kepada keluarga korban untuk membayar uang sejumlah Rp 41 juta agar dirinya segera membantu membuat penangguhan penahanan terhadap tersangka. Uang yang diminta itu menurut penuturan seorang anggota keluarga tersangka, oknum Polwan menyebut akan diserahkan ke sejumlah pejabat Polres TTU.

” Waktu itu dia bilang uangnya akan diserahkan ke sejumlah pejabat Polres TTU sambil menyebutkan deretan panjang jabatan beberapa oknum polisi. Semua kasat dia sebut agar lebih memudahkan diterbitkannya Berita Acara Penangguhan penahanan tersangka. Demi keluarga yang ditahan, kamipun menyetujuinya dan meminta nomor rekeningnya untuk ditransfer, tapi oknum Polwan itu menolak dan meminta agar uangnya diserahkan langsung. Pada tanggal 09 Februari 2017, bertempat di Losmen Setangkai Kefamenanu, saya dan istri tersangka menyerahkan uang sebanyak 41 juta rupiah kepada si Polwan. Dari nilai uang 41 juta rupiah tersebut, sebanyak 40 Juta rupiah akan diserahkan kepada para pejabat Polres TTU, sedangkan kelebihan 1 juta rupiah diberikan kepada Polwan ‘P” sebagai uang ucapan terima kasih dan diterima oleh oknum Polwan itu sendiri,” jelas Fester salah satu anggota keluarga tersangka.

Penyerahan sejumlah uang tersebutpun disaksikan langsung oleh Istri tersangka, Marsela Haumen dan pamannya Polwan “P”.

Laporan kasus dugaan pemerasan oleh Polwan “P” ini, menurut Marsela Haumen sudah terlalu lama mandek di tangan penyidik dan belum diproses lebih lanjut lantaran masih menunggu upaya pengembalian uang senilai Rp 41 juta oleh Polwan “P” atas hasil mediasi pihak Provos Polres TTU.

” Untuk sementara ini, pak polisi masih memediasi untuk diselesaikan secara kekeluargaan. Karena ibu “P” juga sudah bersedia mengembalikan uang senilai 41 juta ke kami. Tapi sudah berbulan – bulan belum ditepati juga, janji tinggal janji saja. Kami tunggu terus tapi masih ditunda – tunda, sementara saya membutuhkan uang itu untuk kelanjutan biaya hidup saya dan anak – anak yang masih berada di kalimantan. Alasan “P” masih urus berkas untuk pengajuan kredit di Bank BRI Kefamenanu. Kami ingin bertemu langsung bapak Kapolres yang baru ini, Kami yakin laporan kami belum sampai ke tangan bapak kapolres,” kata Sela, istri tersangka Daniel Radja Pono.

Sesuai pengakuan keluarga tersangka, Polwan “P” berjanji akan membuat penangguhan penahanan terhadap tersangka dengan menunjukkan selembar surat Contoh penangguhan penahanan.

” Setelah dia (“P”) terima uang Rp 41 juta dari kami, dia berjanji akan membuat penangguhan penahanan terhadap tersangka dengan menunjukkan selembar kertas berita acara penangguhan penahanan kepada kami. Tapi ternyata, kami hanya diperas saja. Buktinya suami saya, Daniel Radja Pono resmi menjadi tahanan kejaksaan dan terancam 15 tahun penjara,” Ungkap Sela dengan nada kesal.

Tersangka Kasus Human Trafficking Daniel Radja Pono, dijerat dengan pasal 2 ayat 1 junto pasal 10 junto pasal 17 undang-undang No 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, yakni ancaman hukuman penjara maksimal 15 tahun dan minimal 3 tahun serta denda minimal Rp 120 juta rupiah.

Tersangka Daniel diduga kuat hendak memberangkatkan 24 orang tenaga kerja lintas kabupaten, TTU, TTS dan Malaka ke Kalimantan untuk bekerja di perkebunan kelapa sawit tanpa mengantongi dokumen resmi dari instansi terkait.

Kanit Propam Polres TTU, Ipda Jimmy Fonseka ketika dikonfirmasi mengakui janji penyerahan uang oleh terlapor (Polwan “P”) batal diserahkan lantaran masih terkendala dengan pengurusan berkas pengajuan pinjaman uang ke salah satu Bank di Kefamenanu.

” Iya betul, terlapor berjanji akan menngembalikan uang Rp 41 juta kepada keluarga tersangka pada tanggal 12 Juni kemarin, namun tidak jadi diserahkan. Alasannya ada kendala pada pengurusan administrasi untuk pengajuan pinjaman ke Bank BRI Kefamenanu. Ini kasus lama dan saya baru masuk sebagai Kasi Propam sehingga saya tidak bisa jelaskan lebih panjang. Intinya bahwa dari terlapor mengakui bahwa dia telah menerima uang Rp 41 juta dari keluarga tersangka dan menyanggupi untuk dikembalikan dan memang harus dikembalikan. Nemun yang bersangkutan tetap akan kami proses sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya.

Informasi yang diterima media ini, semua bukti sms dan percakapan suara antara oknum Polwan “P” dan keluarga tersangka, masih disimpan istri dan keluarga tersangka dan keseluruhan bukti tersebut sudah disebarkan ke sejumlah media sebagai bukti adanya pemerasan dengan modus akan menerbitkan surat penangguhan penahanan terhadap tersangka.(dit)

Berikan Komentar Anda.