by

NTT Masuk Darurat Traffiking

KUPANG, Terasntt.com — Kasus perdagangan orang atau human traffiking di Provinsi NTT cukup tinggi, bahkan masuk darurat traffiking. Dalam tahun 2016 sebanyak 42 TKI dipulangkan  dalam kondisi meninggal dunia.

” Ada yang meninggal akibat disiksa majikan. Dan lebih sadis lagi sebagian organ tubuh TKI kita diambil,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Bruno Kupok kepada wartawan, di Kupang, Rabu (7/12/2016).

Menurutnya, ada tiga faktor penyebab mencuatnya persoalan ketenagaakerjaan di NTT akibat kualitas tenaga kerja yang mayoritas bekerja pada sektor jasa karena, minimnya kesempatan/lapangan kerja, rekrutmen dan pengupahan.

Bruno mengatakan, untuk meminimalisir persoalan TKI inprosedural, telah dibentuk Satuan Tugas (Satgas), pada tanggal 1 Juli 2016 lalu.

” Sejak dibentuknya Satgas itu telah berhasil menggagalkan pengiriman 454 orang TKI inprosedural. Mereka ditahan dan kita bina lalu kembalikan ke daerah untuk bantu pengurusan ijin kerja yang disyaratkan,” katanya.

Ia menambahkan, rendahnya kualitas pendidikan dan ketrampilan TKI dan lemahnya pengawasan dengan kondisi topografi kepulauan menjadi faktor penyebab dan permasalahan dalam pengawasan TKI di NTT.

Pada kesempatan berbeda, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Benny Litelnoni meminta kepada Komisi IX DPR-RI untuk mendukung rencana Pemerintah Provinsi NTT membentuk Balai Latihan Kerja (BLK) pagi para clon TKI asal NTT.

” Selama ini pelatihan bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di NTT dilakukan oleh perusahaan-perusahaan perekrut di daerah Jawa. Pemerintah Daerah sering kecolongan, karena para calo (tekong)  juga bisa memanipulasi kelengkapan administrasi para TKI inprosedural asal NTT,” ujar  Litelnoni saat beraudiens bersama 12 orang anggota Komisi IX DPR-RI, Selasa (6/12/2016).

Harapan tersebut disambut baik anggota Komisi IX DPR RI pada kesempatan itu

” Kami sangat mendukung kehadiran lembaga pendidikan vokasional (BLK) untuk NTT. Kami akan mendorong, mengawal hal ini untuk diperjuangkan dalam pembahasan bersama kementrian terkait. Saya berharap, BPJS ketenagakerjaan juga bisa berpartisipasi mendukung upaya ini,” ucap Ketua Komisi IX DPR-RI, Dede Yusuf.(raf)

Comment

Berita Terbaru