Home Hukrim Nenabu ; Dana Konsumsi Pelantikan Bupati Berubah Setelah Asistensi di Biro Keuangan

Nenabu ; Dana Konsumsi Pelantikan Bupati Berubah Setelah Asistensi di Biro Keuangan

1146
0
SHARE
Foto : Paul Paparesi

SOE, Terasntt.com — Mantan Ketua DPRD TTS sekaligus Badan Anggaran (Banggar) Eldat Nenabu, Selasa (19/4/2016) memenuhi panggilan penyidik Kejari SoE untuk memberikan keterangan terkait dengan dugaan korupsi dana konsumsi pelantikan Bupati dan Wakil Bupati TTS 2014 silam. Nenabu diperiksa langsung Kajari SoE, Oscar Douglas Riwu sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dana konsumsi pelantikan Bupati dan Wakil Bupati TTS tahun 2014.

Usai menjalani pemeriksaan, kepada wartawan, Nenabu mengaku RKA dan RAPBD untuk dana konsumsi pelantikan Bupati dan Wakil Bupati yang dibahas Banggar sebesar Rp 57,5 juta. Setelah asistensi ke biro keuangan dana konsumsi berubah menjadi Rp 250 juta.

” Sekitar belasan pertanyaan yang dilontarkan penyidik. Dan saya jawab sesuai dengan yang saya tau dan saya lakukan ketika menjabat sebagai Ketua Banggar,” tegasnya.

Ia mengaku heran ketika mengetahui perbedaan angka uang konsumsi yang tidak sesuai hasil pembahasan.

” Pada RKA dan RAPBD telah dibahas dana sebesar 57,5 juta untuk membiayai dana pelantikan termasuk konsumsi.
Tapi ketika pulang dari asistensi di Biro Keuangan Provinsi NTT naik menjadi Rp Rp 250 juta dalam DPA dan APBD sampai pada pengesahan APBD.

” Saya heran, pembahasan ditingkat komisi bersama mitra dan kemudian dimasukan dalam RAPBD dana yang dibahas sampai pada tingkat Banggar adalah Rp 57,5 juta, tapi setelah pulang evaluasi dan asistensi di Biro keuangan Provinsi NTT, angkanya berubah menjadi Rp 250 juta,” katanya.

Menurutnya, semua data dan dokumen terkait dengan rapat komisi, laporan komisi, daftar hadir d an nota keuangan sudah sangat jelas membahas dana pelantikan termasuk konsumsi sebesar Rp 57,5 juta.

” Saya sudah serahkan semua daftar hadir, nota keuangan, laporan komisi dan hasil rapat komisi sudah sangat jelas Rp 57,5 juta dan data dokumen semua sudah ada di penyidik,” ujarnya.

Untuk itu dia meminta agar penyidik juga, meminta keterangan dari Biro Keuangan Provinsi NTT untuk memastikan apakah perubahan angka Rp 57,5 ke Rp 250 juta terjadi pada tahap mana.

” Mungkin juga adanya catatan dari Biro Keuangan sehingga terjadinya perubahan angka tersebut. Saya minta Biro Keuangan Provinsi NTT juga memberikan keterangan untuk mengetahui perubahan angka tersebut terjadi pada tahap mana. Dan ataukah ada catatan dari Biro Keuangan sehingga terjadi perubahan angka tersebut,” tegasnya.

Selain pertanyaan seputar dana Pelantikan, Nenabu mengaku dirinya juga ditanya seputar dana makan – minum yang dikelola oleh Bagian Umum Setda Kabupaten TTS.

Menurutnya, penyidik mempertanyakan, apakah dana konsumsi itu bisa dipakai sebagai uang duka pegawai yang meninggal atau keluarga pegawai dan juga untuk pemberian Cindramata.

Dan dengan tegas ia mengatakan, khusus dana makan minum tidak bisa digunakan untuk kegiatan lain seperti pemberian candramata dan uang duka, sebab sudah diposkan masing-masing.

” Saya jawab, tidak bisa, karena untuk biaya makan minum sudah ada pos anggarannya. Begitu juga dengan uang duka dan candramata sudah ada pos sendiri-sendiri. Jadi tidak bisa diambil dari pos yang sama untuk membiayai kegiatan yang lain,” tegasnya.

Pihak Kejakasaan sendiri sudah mengagendakan untuk memeriksa TAPD dan juga Biro Keuangan Provinsi NTT. Dan setelah itu akan dilakukan gelar perkara untuk menentukan siapakah tersangka dalam kasus tersebut.(pol)

Berikan Komentar Anda.