Home Politik Menjaga Pancasila, Merawat Indonesia

Menjaga Pancasila, Merawat Indonesia

939
0
SHARE
Foto : Rafael L. Pura

Oleh : Paulus Yohanes Yorit Poni
(Pemerhati Sosial dan Politik, Tinggal di Kota Kupang)

INDONESIA adalah Negara yang dikaruniai kemajemukan, baik suku, agama, budaya dan ras serta golongan. Realita keberagaman ini adalah anugrah yang wajib dirawat dan dilestarikan sebagai aset bangsa.
Hingga saat ini Indonesia telah berusia 70 tahun. Jika dianalogikan sebagai  manusia tentu Indonesia sudah menginjak masa yang sangat dewasa dan telah melewati masa pubertas.

Hal ini mengandaikan kedewasaan Indonesia sebagai bangsa yang mardeka berjalan pararel dengan kematangan berdemokrasi. Namun realitas kebangsaan hari ini menjukan ada degradasi nilai kebangsaan yang merosot jauh. Ini tercermin melalui potret kontestasi politik electoral, khususnya  di DKI Jakarta yang merupakan miniatur Indonsia yang diwarnai diskursus SARA.

Identitas kebangsaan sudah terbangun sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 diskursus menyangkut SARA mestinya tuntas melalui pidato 1 Juni Bung Karno. Konsepsi Pancasila yang digali dari kemajemukan bangsa indonesia sebenarnya menjadi jawaban dan solusi dari segala persoalan kebangsaaan khususnya beragam persoalan SARA.

Secara eksplisit pidato bung Karno 1 Juni tentang Pancasila mengatur harmonisasi hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan alam dan manusia dengan Tuhan.

Dengan demikian dipastikan bahwa pancasila adalah alasan mengapa Indonesia menjadi sebuah Negara yang bersatu dan mampu mempersatukan 1.340 suku bangsa,  17.504 pulau dan 34 Provinsi serta jawaban dan solusi dari komplesitas persoalan bangsa.

Fakta menguatnya politik identitas dalam kontestasi politik DKI Jakarta hari ini memperlihatkan wajah kebangsaan kita terkoyak oleh politik komunal yang menggeser keberagaman. Keyakinan religius bagi segelintir orang menjelma menjadi politik yang sangat represif dengan menggunakan baju agama. Bahkan lebih jauh, agama sebagai tempat persemayaman benih-benih nilai spritual terseret jauh dalam pusaran politik yang dibangun segelintir elit demi menyalurkan birahi kekuasaannya. Bhineka Tunggal Ika dan Pacasila sebagai fondasi kemajemukan tengah dalam godaan serius.
merosotnya kualitas toleransi hidup berbangsa tentu disebabkan menguatnya politik identitas melalui wajah suku, agama, ras dan golongan (SARA). Keberagaman dan kebinekaan justru diperalat untuk menyalurkan birahi politik segelintir elit bangsa ini.

Ormas-ormas yang menggunakan baju Agama gemar menjadi biang kerok permasalahan intoleransi di negri ini. Bahkan tidak jarang berlaku represif dan merampas peran Negara. Jika Negara absen mengatur dan mengendalikan oramas radikal yang berbajukan agama seperti itu  justru akan memantik dan menyulut api konflik yang sulit dipadamkan.
Persoalan intoleransi dan konflik horizontal dalam prakteknya justru dibidani sejumlah praktik radikalisme beragama yang membenturkan antar umat beragama.

Dalam konteks seperti ini, kasus kekerasan yang murni kriminal sekalipun akan mudah diplintir sebagai konflik antar umat beragama jika pelakunya membawa bendera agama atau dilakukan di tempat-tempat ibadah. Kasus-kasus kekerasan semacam itu menyita ruang publik untuk mendiskusikannya, apalagi jika media massa memberitakannya dengan sangat fulgar tentu akan seperti api dalam sekam.

Ruang publik kekerasan beragama justru dibangun oleh segelintir aktor yang berhasil memaksakan kehendaknya ketimbang orang-orang baik yang bahu-membahu membangun kerukunan dengan berbagai cara di tengah masyarakat. Kasus ledakan bom molotof di sebuah gereja di samarinda yang barusaja terjadi serta gelombang unjukrasa yang dibidani Forum Pembela Islam (FPI)di DKI Jakarta yang menuntut Ahok untuk ditetapkan menjadi tersangka atas dugaan penistaan agama jika tidak diatasi dan diakhiri dengan bijaksana tentu akan sangat mengganggu stabilitas keamanan di negri ini.

Kekerasan beragama mengindikasikan adanya relasi yang timpang antara mayoritas dan minoritas. Jika demikian layak untuk menggugat kembali komitmen keindonesiaan kita dalam konsepsi Pancaslla. Pada prakteknya, keterbukaan di era reformasi suda terseret jauh dari hakikat demokrasi pancasila menuju liberal hingga tidak jarang segelintir orang dan kelompok tertentu berupaya mendesakkan agendanya untuk merebut ruang identitas publik. Reformasi yang dialamatkan untuk menyulam kembali relasi rakyat dan negara justru dimaknai sangat liberal dalam pelaksanaanya.

Bahkan atas nama reformasi dan demokrasi warga Negara dan kelompok tertentu boleh melakukan apa saja termasuk menghina symbol Negara dan idiologi Negara. Fakta tersebut Nampak jelas melalui pernyataan Ahmad Dhani yang menghina presiden sebagai kepala Negara dan pancasila sebagai simbol dan ideologi Negara.

Dinamika politik DKI Jakarta seakan menyedot energy yang sangat besar sehingga menutupi substansi dari demokrasi yang termanifestasi melalui penyelenggaraan Pemilu yaitu kesejahteraan rakyat. Isu SARA tentu adalah sebab utamanya apalagi DKI Jakarta adalah miniaturnya Indonesia.

Secara real rembesan persoalan dinamika DKI Jakarta sangat terasa di berbagai wilayah di Indonesia. Sentiment primordial dan emosional muncul dalam bentuk dukungan dan kritikan diberbagai wilayan di Indonesia. Hal tersebut tentu menjadi pratanda bahwa komitmen Pancasila dan komitmen keindonesiaan sedang digoda.  Dalam konteks ini negara seharusnya berperan lebih daripada sekadar pemadam kebakaran. Negara tidak bisa absen mengengendalikan dan memadamkan kobaran api SARA yang sementara terjadi, langkah prefentif Negara sedang ditunggu. Negara harus hadir memberikan rasa aman bagi rakyatnya.

Amat penting bagi Negara untuk mencegah munculnya benih-benih kekerasan. Negara harus mampu menggaransi dua persoalan utama yakni hukum dan keadilan. Di ranah hokum dan keadilan  negara harus mampu mencegah dan mengatasi konflik dan kekerasan secara tegas dan adil terhadap Ormas yang menggunakan jubah agama dalam melakukan aksi represifnya.

Fakta hari ini  negara seperti galau, antara berani dan tidak berani. Situasi seperti ini jika terus dibiarkan tentu akan menimbulkan tindakan represif yang berlebihan dan melukasi situasi kebatinan kelompok yang menjadi korban. Bahkan tidak menutup kemungkinan tugas-tugan Negara dirampas oleh kelompok-kelompok tertentu yang merasa memiliki “kekuatan” atas nama kebenaran mayoritas.
Meski demikian, harapan untuk membangun semangat pluralis itu masih ada. Kemajemukan harus tetap dipelihara dan dilestarikan. Indonesia tentu membutuhkan lebih banyak lagi sosok pemimpin yang berkarakter negarawan, yang tidak memanfaatkan kelompok radikal untuk tujuan politik kekuasaan.

Dalam keseharian keterbukaan antar pemeluk agama masti terpelihara dengan baik untuk untuk merawat Indonesia dari godaan-godaan isu SARA .
Pilkada DKI putaran kedua dengan tingginya partisipasi publik, tentu sedang dinanti-natikankan bukan saja oleh rakyat DKI Jakarta, tetapi oleh seluruh rakyat Indonesia.

Hal tersebut tentu beralasan, sebab DKI Jakarta merupakan miniature Indonesia dan sekaligus menentukan masa depan demokrasi Indonesia. Pilkada DKI Jakarta yang sudah sangat menguras perhatian public dengan dinamika politik yang sangat tinggi mesti terbayar dengan kinerja pemimpin yang nantinya dipercayakan rakyat.

Sederetan isu yang telah diesplor dan menjadi diskursus dalam dinamika Politik DKI Jakrta pada masa kampanye mestinya dapat terrealisasi pada saatnya.

Hal ini penting untuk memupuk harapan public yang nyaris luntur akibat multi efek pilkada langsung seperti inefisiensi, menguatnya politik identitas, konflik horizontal dan hight cost demokrasi yang bermuara pada lahirnya pemimpin korup dan pragmatis.

Tidak terlepas dari deretan persoalan di atas, dalam konteks NTT sebagai bagian dari NKRI tentu telah memberikan banyak kontribusi terutama dalam kaitanya dengan kerukunan antar umat beragama. Komitmen keindonesiaan dan pemaknaan ideology Negara masyarakat NTT telah diaktualisasikan melalui adanya kerukunan dan toleransi antar umat beragama dengan adanya kesempatan yang sama bagi seluruh masyarakat NTT untuk mengisi dan menduduki jabatan-jabatan public secara sama tanpa adanya diskriminasi .

NTT sebagai Nusa Toleransi Tinggi telah memberikan contoh bagaimana mengatualisasikan pancasila dan merawat keindonesiaan.

Akirnya Pilkada DKI Jakarta putaran kedua tentu diharapkan mempu melahirkan pemimpin DKI yang mampu mengakomodasi tuntutan dah harapan rakyat DKI Jakarta akan perubahan serta menjadi contok praktek demokrasi Pancasila bagi seluruh daerah di Indonesia. Proses politik yang baik dan benar tentu akan melahirkan pemimpin yang berintegritas, sebaliknya proses politik yang manipulatif akan melahirkan pemimpin yang diskriminatif dan korup.

Kiranya proses demokrasi yang tercermin melalui Pilkada DKI Jakarta yang menyita ruang publik Indonesia mampu memberikan efek positif bagi penyelenggaraan Pilkada di seluruh wilayah Indonesia ke depan khususnya di NTT yang akan melangsungkan hajatan pemilihan Gubernur dan Pilkada di 10 kabupaten kota 2018 mendatang.

Berikan Komentar Anda.