oleh

Mbalembout Apresiasi Kemenkumham Tolak Kepengurusan KLB

Jakarta, teras-ntt.com — Kepala Badan Hukum dan Pengamanan Partai Demokrat, M.M Ardy Mbalembout, S.H., M.H mengapresiasi Keputusan Kemenkumham dan Menkopolhukam RI menolak mengesahkan pengurus KLB PD versi Moeldoko. 

” Saya mengapresiasi keputusan Menkumham dan Menkopolhukam yang menolak mengesahkan KLB PD versi Moeldoko. Artinya jelas bahwa Yasona dan Mahmud MD adalah 2 Menteri yang sungguh menjunjung tinggi Kebenaran Hukum. Dan tak salah mereka berdua bergelar Profesor Jurist,” kata Ardy kepada wartawan teras-ntt.com via WhatsApp (WA), Rabu (31/3/2021). 

Apabila Moeldoko Cs ingin mengajukan Gugatan ke PTUN,  lanjut Ardy, maka berdasarkan bacaan Hukumnya, PTUN akan menolak Pihak KLB karena obyek PTUN adalah Keputusan Pejabat PTUN yang final. 

“Apabila Moeldoko cs ingin ajukan gugatan ke PTUN maka berdasarkan bacaan hukumnya akan menolak Gugatan Pihak KLB karena Obyek PTUN adalah keputusan Pejabat PTUN yang final. Sedangkan yang diumumkan letak kesalahannya ada pada Moeldoko cs yang tidak mampu memenuhi persyaratan sesuai Permen 34 tahun 2017,” tandasnya. 

Diberitakan sebelumnya, Kemenkumham akhirnya mengumumkan keputusan atas pengajuan SK Kepengurusan Partai Demokrat kubu Moeldoko. Dalam konferensi pers yang digelar hari ini, Kemenkumham menolak mengesahkan Surat Kepengurusan (SK) hasil KLB Deli Serdang itu.

“Masih terdapat beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi antara lain perwakilan DPD, DPC, tidak disertai mandat ketua DPC dan DPC. Dengan demikian, pemerintah menyatakan permohonan pengesahan KLB Deli Serdang tanggal 5 Maret ditolak,” kata Menkumham Yasonna Laoly, dalam konferensi pers virtual, Rabu (31/3).

Yasonna menjelaskan, dari pemeriksaan dan verifikasi tahap pertama, Kemenkumham menyampaikan sempat mengirim surat tanggal 19 Maret yang intinya meminta melengkapi kelengkapan dokumen. (ran)

Komentar