by

Masalah Disabilitas Harus Diselesaikan Lintas Sektor

KUPANG, Terasntt.com — Masalah yang dihadapi penyandang disabilitas harus diselesaikan berdama lintas sektor. Hal tersebut sesuai dengan Undang – Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas.

“ Selama ini bicara disabilatas dianggap tanggungjawab Dinas Sosial, tetapi dengan UU baru tentang penyandang disabilatas menjadi tanggung jawab bersama lintas sector. Untuk itu dengan dilakukan workshop Disabilatas yang diselenggerakan  Bappeda ini sekalgus  melakukan asistensi Renja, maupun RKA agar mengarahkan pada perencanaan yang responsif disabilitas,” kata kabid sosial budaya Bappeda Kota Kupang, Agus Haki kepada wartawan di Kupang, Jumat (27/1/2017)

Ia menjelaskan, penyelesaian masalah distabilitas lintas sektor sesuai dengan UU baru tersebut misalnya ketika ada usulan dari Instansi teknis seperti Dinas PU untuk membangun salah satu fasilitas pemerintah gedung kantor Lurah, maupun badan harus ramah disabilitas. Misalnya harus ada bidang miring, sehingga jika mereka (Disabilitas-red) ingin melakukan koordinasi dengan dinas terkait mereka dapat mengaksesnya.

“ Memang untuk koordinasi dengan melibatkan penyendang disabilitas baru dilakukan beberapa dinas yang nantinya diarahkan untuk menjawab kebutuhan disabilitas itu dalam proses perencanaan penganggaran dengan melibat mereka dalam setiap tahapan perencanaan baik itu Musrembang kelurahan, Musrembang Kecamatan hingga Musrembang tingkat kota,” katanya.

Menurutnya, selain membuat dokumen perencanaan Bappeda juga akan melakukan integrase dengan isu – isu disabilitas yang akan diakomodir dalam dokumen itu.(raf)

Comment

Berita Terbaru