Home Daerah Masa Kontrak Berakhir, Proyek yang Dikerjakan Anak Pejabat Polres TTU Belum Rampung

Masa Kontrak Berakhir, Proyek yang Dikerjakan Anak Pejabat Polres TTU Belum Rampung

799
0
SHARE

KEFAMENANU, Terasntt.com — Masa kontrak proyek pembangunan gedung kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa (BPMPD) Kabupaten TTU berakhir tanggal 28 Desember 2016. Namun proyek yang dikerjakan anak pejabat Polres TTU ini belum rampung.

Pantauan Terasntt.com, Kamis (5/1/2017) di lokasi proyek akitivitas pekerja terus berjalan walau tampak seph. Banyak item pekerjaan belum diselesaikan. Di lokasi itu terpampang papan proyek yang mencantumkan waktu pelaksanaan proyek selama 180 hari kalender terhitung sejak 2 Juli 2016, dengan Surat Perjanjian kerja (kontrak) Nomor : PPK.BPMPD.04/VII/2016.

Informasi yang diporoleh, bahwa pekerjaan terhambat karena pelaksana proyek CV. Tri Sampoerna memberhentikan sebagian pekerja dengan alasan tak jelas.

Sementara laporan kemajuan fisik yang diperoleh wartawan, pembangunan  gedung kantor BPMPD senilai Rp. 2.061.597.000,- hingga minggu ke XVI (enam belas) tanggal 17 – 22 Oktober 2016 baru mencapai 9,14 persen dan tidak sesuai  rencana waktu pelaksanaan yakni 68,83 persen sehingga keterlambatan sebesar 59,42 persen.

Dan dalam Surat Peringatan yang ditandatangani Direktur CV. Sain Group Consultan, Ignasius Dapa, BE bernomor 04/SRT/CV/SGC/X/2016 dengan tembusan ke kepala BPMPD dan PPK, memerintahkan untuk segera dilakukan pembongkaran seluruh pasangan fondasi rolag / fondasi jalur karena tidak sesuai dengan standar teknis.

Terkesan pekerjaan proyek ini asal jadi sehingga berdampak pada kualitas kerja dan waktu penyelesaian. Meskipun sangat membahayakan keselamatan pekerja, tetapi pihak pelaksana nekad melanjutkan pekerjaan gedung kantor BPMPD.

Selain surat teguran yang dilayangkan pihak Konsultan pengawas, Bupati Timor Tengah Utara Raymunudus Sau Fernandes, S.pt juga telah melakukan sidak tapi peringatan konsultan pengawas dan bupati Fernandes diabaikan pihak pelaksana proyek.

Ternyata pihak pelaksana proyek tidak membongkar fondasi sesuai perintah dalam surat teguran, malahan berdasarkan pengakuan beberapa pekerja, pihak pelaksana proyek membuat lagi fondasi bayangan dan langsung di cor beton. Pengecoran yang dilakukan hanya untuk menutupi saja sebagian fondasi yang sudah mulai retak. Jelas ini terjadi gagal konstruksi yang mengakibatkan kerugikan negara.

PPK Januarius T Salem yang dikonfirmasi langsung media ini, mengatakan, berakhirnya masa kerja CV Tri Sampoerna, masih diberi tambahan waktu selama 50 hari dan  dikenakan denda keterlambatan selama 50 hari.

” Sebenarnya tidak ada adendum, sesuai aturan memungkinkan pihak kami menambah 50 hari kerja untuk CV Tri Sampoerna. Dan sekarang ini sementara diperpanjang hari kerja tapi tetap dikenakan denda keterlambatan selama 50 hari. Yakni per hari dikenakan denda 1/1000 dikalikan dengan nilai kontrak. Terkait adanya informasi fondasi bayangan, kami belum tahu, tapi besok kami akan turun langsung ke lokasi untuk mengecek kebenaran informasi, ” tandas Salem.

Salem juga mengakui belum ada kemajuan fisik pembangunan gedung kantor BPMPD hingga memasuki Januari 2017.

Menurutnya pekerjaan fisik baru mencapai 35 persen dan pihaknya menemui kendala saat berkomunikasi dengan Direktur CV Tri Sampoerna, Brian M.B. Simon yang adalah anak Kabag Ops Polres TTU, Kompol Johny Simon.

” Pekerjaan fisik, sekarang ini baru mencapai 35 persen, pihak PPK sudah cukup intens dalam membangun komunikasi demi kelancaran pekerjaan namun selama kami bertanya kepada Direktur Brian M.B Simon, selaku pelaksana proyek, jawabnya dia masih terus bekerja. Kenyataannya setelah mengambil 30 persen uang muka, orangnya hanya kerja sebentar saja kemudian terus menghilang, begitu seterusnya. Habis ambil uang sudah tidak mau lanjut kerja lagi,” tegas  Salem.(dit)

Berikan Komentar Anda.