oleh

Mafia Tanah & Tantangan Bagi Penegak Hukum Lembata

Kupang, teras-ntt.com — Pengacara Muda, Rafael Ama Raya mengatakan, bahwa Mafia tanah menjadi persoalan serius dan menakutkan hampir semua daerah di Negara Republik Indonesia. Salah satunya Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur. 

Demikian disampaikan Kepala Bidang Hukum Advokasi dan Eksternal Lembaga Bantuan Hukum dan Studi Kebijakan Publik Lembata, Rafael Ama Raya, S.H, M.H,  dalam keterangan tertulisnya yang diperoleh redaksi teras-ntt.com, Sabtu (20/11/2021). 

Menurut Ama sapaan Akrabnya, bahwa di Kabupaten Lembata cukup banyak persoalan sengketa tanah yang diduga proses sertifikasi atas tanah tertentu tanpa memperhatikan riwayat perolehan tanah dan mengabaikan banyak ketentuan lain yang berlaku.

Catatan LBH SIKAP Lembata, lanjut Ama, bahwa banyaknya sengketa agraria di Lembata salah satu penyebabnya adalah oleh karena tanah masyarakat disertifikasi secara sepihak oleh pihak tertentu bekerja sama dengan oknum pejabat yang berwenang tanpa sepengetahuan pemilik yang sebenarnya. Hal ini sangat tidak terpuji dan berpotensi menjadi masalah yang punya dampak yang sangat luas di masyarakat, bisa terjadi kontak fisik dan sebagainya.

Lebih lanjut Ama menjelaskan bahwa kesimpulan sementara pihaknya, maraknya sengketa agraria ini disebabkan oleh maraknya pensertifikatan tanah masyarakat yang mengabaikan riwayat perolehan tanah, dengan cara apa perolehan atas haknya dan sebagainya.

” Kami temukan di lapangan macam-macam bentuk masalahnya, diantaranya terdapat warga masyarakat yang sudah lansia, punya kekurangan tidak bisa membaca dan menulis (buta aksara), punya kekurangan ekonomi, punya kekurangan fisik (disabilitas) tanahnya disertifikasi oleh orang lain tanpa sepengetahuan pemilik tanah sendiri. hal ini menguatkan dugaan kami bahwa di Lembata terdapat Mafia Tanah yang diduga bernaung di balik institusi Negara yang bertugas untuk hal itu,” ujar Advokat Muda jebolan Yogyakarta ini. 

Pihaknya menduga kuat, kata Ama, permainan ini sudah sering dilakukan oleh para oknum pemangku kepentingan bekerja sama dengan para mafia tanah yang membantu melancarkan tindakan tidak terpuji dan melanggar Hukum itu, seperti Mensertifikasi Tanah milik Orang lain, Memalsukan Dokumen Tanah dengan tanpa memperdulikan siapa yang menguasai dan mengabaikan riwayat tanah yang disertifikasi.

salah satu proses sertifikasi tanah di Lembata

Ia berharap agar Aparat Penegak Hukum dalam hal ini Jaksa Agung melalui Kejaksaan Negeri Lembata, Kapolri melalui Kepolisian Resort Lembata maupun Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri Lembata untuk sama-sama memberantas tindakan mafia tanah di Lembata, agar Lembata bersih dari tindakan memalukan itu.

” Masyarakat perlu tahu bahwa persoalan mafia tanah di seluruh Indonesia tengah menjadi perhatian serius bagi Kapolri dan Jaksa Agung. Sehingga jangan takut untuk melawan praktek-praktek mafia itu karena Pak Kapolri dan Pak Jaksa Agung mendukung pemberantasan mafia tanah itu,” tegas Ama. 

Dijelaskannya, bahwa persoalan mafia tanah ini kian hari kian meresahkan dan menyebabkan kerugian material yang besar bagi masyarakat yang punya kekurangan secara ekonomi maupun masyarakat yang tidak punya pendidikan. Oleh karena  itu perlu dilakukan tindakan Hukum yang serius atas mafia tanah ini.

Ama kembali menegaskan bahwa masalah mafia tanah di Lembata, banyak terjadi oleh karena diduga para oknum pelaku memiliki relasi baik dengan diduga oknum pejabat yang berwenang atas hal itu. Para mafia tanah dalam beraksi tentu menggunakan banyak modus operandi yang diciptakan agar tidak mudah dijangkau oleh hukum. 

” Modus operandi yang biasa dilakukan misalnya, dengan memalsukan dokumen (alas hak), pendudukan legal/tanpa hak wilde occupatie, berusaha mencari legalitas melalui pengadilan bahkan rekayasa perkara dan seterusnya. Dan pada akhirnya, mafia tanah ini tidak jauh dari masalah sengketa dan konflik horizontal masyarakat yang berdampak pada gangguan kamtibmas,” ungkapnya. 

Para pelaku mafia tanah, lanjut Ama, memiliki keahlian tersendiri dalam melancarkan skenario melawan hukumnya sehingga segala proses berjalan tanpa hambatan dan dilancarkan secara sistematis dan terstruktur, Olehnya itu perlu penanganan yang ekstra serius dalam memerangi persoalan Mafia Tanah di Lembata. 

“Jika tidak diberantas dengan tegas maka yang menjadi Korban adalah Masyarakat Kecil, masyarakat yang punya keterbelakangan ekonomi dan pendidikan akan kehilangan Tanah. Jika demikian maka masyarakat akan kehilangan lapangan pekerjaan, oleh karena sebagian besar masyarakat yang kehilangan tanah akibat praktek mafia tanah berprofesi sebagai Petani/pekebun dan Peternak. Tidak ada lagi lahan berkebun dan beternak,” tandasnya.(ran)

Komentar